PLTU Muara Karang Jakarta Utara, Jum'at (13/3). Pemerintah akan memberikan jaminan bagi proyek listrik swasta untuk pembangkit 10 ribu mega watt tahap kedua. Tempo/Arnold Simanjuntak
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil tak mempermasalahkan banyaknya investor asing yang berminat membangun pembangkit listrik. Menurut dia, yang terpenting ada investor yang bisa membangun, baik asing maupun domestik.
Menurut Sofyan, untuk membangun pembangkit listrik berkapasitas 100-200 megawatt, Independent Power Producer (IPP) membutuhkan dana sekitar US$ 2-3 miliar. "Itu tak banyak perusahaan dalam negeri yang mampu, pemerintah enggak punya uang. Maka kita meng-invite investor asing untuk berpartisipasi," katanya di kompleks Istana Presiden, Rabu, 2 September 2015.
Investor asing, kata Sofyan, umumnya mempunyai partner lokal saat menanamkan modal pembangkit listrik, seperti pada PLTU Batang. Namun biasanya kepemilikan saham partner lokal tersebut tidak mayoritas dalam investasi itu.
Dia menuturkan ada beberapa model pengelolaan pembangkit listrik oleh swasta hingga periode kontraknya rampung. Sofyan mencontohkan, masa kontrak IPP selesai 20 tahun, maka selama itulah swasta dapat mengelola. "Tapi tetap orang kita juga yang kerja karena kemampuan kita mengelola pembangkit listrik sudah bagus."
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said dan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Robert O. Blake menandatangani nota kesepahaman (MoU) dalam kerja sama pada bidang energi. "Penandatanganan MoU ini untuk tercapainya target proyek ketenagalistrikan 35 ribu megawatt," kata Sudirman.
Kerja sama itu mencakup bidang teknologi emisi batu bara, penggunaan energi terbarukan, berbagi pengalaman tentang kebijakan energi, meminimalkan penggunaan bahan bakar solar, pengembangan jaringan daerah terpencil secara efisien, serta penggunaan energi terbaru pada bidang ketenagalistrikan.
"Kita ingin memberikan porsi lebih besar bagi pembangunan energi terbaru dan terbarukan, termasuk kerja sama untuk pengembangan dari renewable energy," ujarnya.
Bauran Energi Terbarukan Rendah, IESR Dorong PLTS dan Minta Komitmen Politik
17 Januari 2024
Bauran Energi Terbarukan Rendah, IESR Dorong PLTS dan Minta Komitmen Politik
Institute for Essential Services Reform (IESR) mengatakan pemerintah mesti bisa memanfaatkan sisa waktu dua tahun mengejar target bauran energi terbarukan sebesar 23 persen.
Sumitomo dan Jawa Barat Sepakati Groundbreaking TPPAS Legoknangka Semester I 2024
20 Desember 2023
Sumitomo dan Jawa Barat Sepakati Groundbreaking TPPAS Legoknangka Semester I 2024
Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, Sumitomo Corporation, serta PLN menandatangani nota kesepahaman pembangunan TPPAS Legoknangka di sela KTT ASEAN-Jepang.