Pengrajin Tahu dan Tempe Butuh Ini dari Pemerintah

Reporter

Senin, 31 Agustus 2015 22:04 WIB

Pekerja merapikan karung di gudang kedelai, Pasar Minggu, Jakarta, 9 Januari 2015. Menurut Gabungan Pengusaha Tahu dan Tempe Indonesia (Gapoktindo) Pengrajin tahu dan tempe membutuhkan 1,8 juta ton kedelai sepanjang 2015. Kebutuhan ini lebih banyak dipenuhi oleh impor ketimbang produksi dalam negeri. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaku usaha tempe dan tahu mengeluhkan minimnya pendampingan pemerintah dalam memberikan bantuan permesinan dan kebijakan guna mendorong peningkatan daya saing industri.


Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) Aip Syarifuddin mengatakan dengan tantangan daya saing industri, pengrajin tempe dan tahu yang diperkirakan mencapai 115.000 pelaku membutuhkan sarana permesinan yang layak.


Menurutnya, dengan model produksi saat ini, hasil produksi kurang berdaya saing, akhibat kekhawatiran tingkat kebersihan sarana produksi. Kami minta bantuan, agar menghadapi MEA lebih siap. Menteri Perindustrian akan beri bantuan, tetapi akan dilihat dulu dimana saja lokasinya, tuturnya seusai bertemu Menteri Perindustrian Saleh Husin, Senin (31 Agustus 2015).


Saat ini, pencucian kedelai diberbagai sentra kerajinan masih menggunakan drum bekas. Untuk itu pihaknya meminta pemerintah memberikan bantuan dengan pembuatan teknologi penyucian sederhana.


Selain itu, dengan situasi menguatnya dolar Amerika Serikat, dikhawatirkan harga kedelai impor juga ikut melambung. Pasalnya, harga impor senilai Rp7.000 sementara harga kedelai lokal berkisar Rp7.700 per kilogram.


Advertising
Advertising

Kebutuhan kedelai nasional mencapai 2,5 juta ton, sementara impornya mencapai 2 juta ton. Untuk diproduksi menjadi tempe dan tahu, setidaknya dibutuhkan 1,8 juta ton per tahun.


90% kami pakai kedelai impor, bukan pasokan memang kurang. Selain itu, karena kelemahan kedelai lokal adalah masalah standar, karena perbandingannya kalau pakai impor 1kg bisa jadi 1,8 kg tempe, sedangkan untuk lokal hanya bisa jadi 1,5 kg, katanya.


Pihaknya mengakui, harga kedelai lokal memang lebih murah, dan menguntungkan pengrajin. Akan tetapi dari sisi petani sungguh tidak menguntungkan, maka dari itu hasil panen kedelai juga minim.


Gakoptindo menilai, andai saja Peraturan Presiden No 32/2013 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Bulog Untuk Pengamanan Harga dan Penyaluran Kedelai diimplementasikan penggunaan kedelai lokal akan terdongkrak.


Dua minggu lalu Presiden juga sudah memberikan instruksi untuk memberikan jalan terbaik bagi petani dan pengrajin. Kami pikir implementasi dari Perpres tersebut dapat dijalankan, tambahnya.


BISNIS.COM

Berita terkait

Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

9 hari lalu

Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

Kementerian Perindustrian atau Kemenperin menyatakan impor untuk komoditas bahan baku plastik kini tidak memerlukan pertimbangan teknis lagi.

Baca Selengkapnya

Intip Spesifikasi Samsung Galaxy A35 5G, Meluncur Pertengahan Maret 2024

55 hari lalu

Intip Spesifikasi Samsung Galaxy A35 5G, Meluncur Pertengahan Maret 2024

Spesifikasi Samsung Galaxy A35 5G mulai dipromosikan. Gawai ini termasuk kelas menengah, namun fiturnya lengkap dan mumpuni.

Baca Selengkapnya

Setelah 4 Tahun Tak Digelar Gaikindo, Ini Hal Menarik di GIICOMVEC 2024

56 hari lalu

Setelah 4 Tahun Tak Digelar Gaikindo, Ini Hal Menarik di GIICOMVEC 2024

Setelah empat tahun vakum, Gaikindo kembali adakan Gaikindo Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) 2024. Apa yang menarik?

Baca Selengkapnya

TMMIN Terima Penghargaan Lighthouse Industry 2024

21 Februari 2024

TMMIN Terima Penghargaan Lighthouse Industry 2024

TMMIN menerima penghargaan Lighthouse Industry 2024 setelah dianggap berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing industri otomotif.

Baca Selengkapnya

Cara Cek IMEI iPhone Terdaftar atau Tidak di Kemenperin

17 Januari 2024

Cara Cek IMEI iPhone Terdaftar atau Tidak di Kemenperin

Sekarang, sudah banyak orang yang menjual iPhone bekas. Sebelum membeli, sebaiknya cek IMEI iPhone apakah terdaftar atau tidak.

Baca Selengkapnya

Komisi VII DPR Bakal Panggil PT ITSS dan Kementerian Perindustrian Buntut Insiden Ledakan Tungku Smelter

9 Januari 2024

Komisi VII DPR Bakal Panggil PT ITSS dan Kementerian Perindustrian Buntut Insiden Ledakan Tungku Smelter

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno mengatakan bakal memanggil Kementerian Perindustrian dan PT Indonesia Tsingshan Stainless Stell (ITSS).

Baca Selengkapnya

Indef Sebut Investasi Sektor Industri Pengolahan Berpusat di Pulau Jawa

28 Desember 2023

Indef Sebut Investasi Sektor Industri Pengolahan Berpusat di Pulau Jawa

Ekonom Indef Riza Annisa Pujarama mengatakan ada ketimpangan realisasi investasi di sektor industri pengolahan.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Dugaan Pelanggaran Kasus Ledakan Smelter Nikel Cina di Indonesia, Waskita Karya Lanjutkan PHK

26 Desember 2023

Terpopuler: Dugaan Pelanggaran Kasus Ledakan Smelter Nikel Cina di Indonesia, Waskita Karya Lanjutkan PHK

Terpopuler: Dugaan pelanggaran di kasus ledakan smelter nikel milik Cina di Indonesia, Waskita Karya berpotensi lanjutkan PHK karyawan.

Baca Selengkapnya

Smelter Nikel di Morowali Meledak, Kemenperin Minta Perusahaan Penuhi Hak Korban

24 Desember 2023

Smelter Nikel di Morowali Meledak, Kemenperin Minta Perusahaan Penuhi Hak Korban

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) minta PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) penuhi hak korban ledakan smelter nikel di Morowali.

Baca Selengkapnya

Tungku Smelter Meledak, Kementerian ESDM: Pengawasan Kepatuhan K3 Wewenang Kemenperin

24 Desember 2023

Tungku Smelter Meledak, Kementerian ESDM: Pengawasan Kepatuhan K3 Wewenang Kemenperin

Kementerian ESDM mengatakan bahwa pengawasan kepatuhan K3 industri smelter nikel wewenang Kementerian Perindustrian.

Baca Selengkapnya