Menteri Koordinator Kemaritiman, Rizal Ramli (kedua dari kiri) berbincang dengan Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution (kiri) sebelum pengambilan sumpah jabatan di Istana Negara, Jakarta, 12 Agustus 2015. Menteri yang diberhentikan adalah Menteri Koordinator Perekonomian Sofjan Djalil, Menteri Koordinator Maritim Indroyono Susilo, Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. Tempo/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Manusia Rizal Ramli bertemu dengan Kepala Kepolisian Badrodin Haiti. Pertemuan ini berlangsung sejak pukul 12 siang hingga sekitar pukul 14.00 WIB.
"Kami berdua bertemu pada dasarnya untuk silaturahmi. Karena banyak masalah-masalah di sektor kami," kata Rizal di kantornya seusai pertemuan pada Senin, 31 Agustus 2015. Pembicaraan lebih banyak menyangkut perkara dwelling time atau waktu bongkar-muat di pelabuhan yang saat ini tengah mereka usut.
Badrodin mengatakan pembicaraan keduanya menyangkut soal komoditas apa saja yang diimpor, lalu masalah perizinan, hingga proses dan rekomendasi perbaikan. Namun kendala regulasi lebih diserahkan kepada Kementerian. "Kalau penyimpangan hukum diserahkan kepada kami," kata Badrodin. Badrodin juga menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap Rizal.
Setelah pertemuan ini, Rizal menargetkan pembentukan tim satuan tugas yang akan memberantas berbagai macam mafia, besar atau kecil, di Pelabuhan Tanjung Priok. Lama bongkar-muat barang yang selama ini memakan waktu hingga 7-8 hari akan dipangkas hingga 3 hari saja.
Sebanyak 124 izin dari 20 kementerian dan lembaga juga akan dipotong sepertiganya. Menurut Rizal, ribetnya proses perizinan ini menjadi lahan bagi para mafia serta oknum lembaga untuk mendulang uang.
Rizal menyampaikan beberapa upaya lain yang akan ia lakukan. Pertama, kereta barang akan diberi akses langsung masuk ke pelabuhan agar bisa mempercepat proses dwelling time. Menurut Rizal, adanya kereta barang ke pelabuhan akan memangkas waktu proses dwelling time menjadi sepertiga lebih singkat. Sebab, kendaraan pengangkut tak lagi terjebak macet.
Selain itu, murahnya nilai sewa untuk menyimpan barang di pelabuhan bisa menjadi celah importir melakukan penimbunan. Biaya yang hanya sebesar Rp 27 ribu dianggap terlalu memudahkan importir. Untuk itu, Rizal berencana menambah biaya inap barang.
Dia juga menyampaikan, sistem komputer juga belum terintegrasi, sehingga membuat pencarian barang masih susah dilakukan. "Sistem komputer belum integrasi, kontainer di mana, barang ini apa, posisi di mana, belum penuhi syarat, masih terpecah. Kita benahi juga sistemnya," katanya.
