Jokowi Ketemu Para Ekonom Soal Krisis, Apa Saja yang Dibicarakan?

Reporter

Senin, 31 Agustus 2015 19:25 WIB

Presiden Joko Widodo (tengah) menjawab Pertanyaan sejumlah wartawan usai makan bersama di Istana Negara, Jakarta, 27 Agustus 2015. Pertemuan yang berlangsung rutin setiap dua minggu sekali untuk kelancaraan peliputan kepresidenan. Tempo/ Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo bertemu para ekonom untuk memberikan update kondisi perekonomian di Istana Merdeka, hari ini. Setidaknya 12 ekonom hadir dalam pertemuan yang dilakukan sambil santap siang. Ekonom Hendry Saparini mengatakan presiden juga meminta masukan dari para ahli ekonomi tersebut. "Presiden Jokowi mencatat apa masukan dari kita semua," kata dia saat ditemui di komplek Istana Presiden, Senin, 31 Agustus 2015.

Dalam penyelesaian masalah nilai tukar, Hendi mengatakan hal itu harus diselesaikan dari sisi kebutuhannya seperti mengurangi permintaan dolar dan meningkatkan pasokan mata uang tersebut. Hendry menilai sebenarnya masih banyak instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintahan Jokowi tetapi belum dianggap perlu untuk menguatkan rupiah sehingga kebijakan tersebut belum diambil.

"Kemudian cara mendorong ekonomi, mendiskusikan masalahnya itu ada juga (masalah) domestik. Itu juga sebenarnya akan menjadi andalan bagi ekonomi kita untuk bertahan pada kondisi seperti sekarang ini," kata Hendry.



Menurut Hendry, peran pemerintah dalam mendorong ekonomi ada dua cara; menggunakan APBN dan APBD dan membuat kebijakan. Jika semua proyek yang berasal dari uang negara dan dikerjakan dengan BUMN bisa berjalan, Hendry mengatakan hal itu akan mendorong ekonomi domestik.

Pemerintah juga harus membuat kebijakan yang berkaitan dengan sektor swasta seperti menciptakan pasar bagi ekonomi domestik dan pelaku industri serta regulasi yang mampu menekan biaya produksi. Selain itu dia menyarankan pemerintah memberi insentif industri dari sisi biaya produksi dan logisitik seperti keringanan pajak dan insentif untuk ekspansi. Hendry juga ingin ada insentif dari sisi moneter perencanaan kebijakan mampu berjalan secara komprehensif.

"Kami menyampaikan harus ada kebersamaan menyelesaikan kondisi sekarang ini. Jadi kita bukan pada kondisi yang sangat buruk semestinya, karena masih mampu tumbuh, punya potensi di dalam negeri dan menyelesaikan ini secara bersamaan," kata Hendry.

Hendry mengatakan pemerintah 'aware' ada masalah eksternal dan domestik dalam situasi perekonomian saat ini. Oleh sebab itu cara dan langkah kebijakan yang diambil pemerintah, dapat mengendalikan masalah eksternal tanpa memperburuk kondisi ekonomi dalam negeri. " Tadi didiskusikan bagaimana menyiasati dua-duanya. Jadi respon kebijakan yang didasari pada kejujuran, itu sudah separuh dari penyelesain masalah," katanya.

ALI HIDAYAT

Berita terkait

Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Pembangunannya Telan Biaya Rp 1,4 Triliun

1 jam lalu

Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Pembangunannya Telan Biaya Rp 1,4 Triliun

Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, NTB, pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Mentan Amran Dampingi Presiden Gowes Sapa Warga di Mataram

1 jam lalu

Mentan Amran Dampingi Presiden Gowes Sapa Warga di Mataram

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman turut serta bersama presiden menyapa warga Mataram.

Baca Selengkapnya

Soal Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora, Bagaimana Peraturannya?

1 jam lalu

Soal Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora, Bagaimana Peraturannya?

Jokowi pernah memerintahkan pengkajian soal status bagi diaspora, tapi menurun Menteri Hukum bukan kewarganegaraan ganda.

Baca Selengkapnya

Alasan Pengamat Sebut Jokowi dan SBY Jadi Mentor Andal Prabowo

2 jam lalu

Alasan Pengamat Sebut Jokowi dan SBY Jadi Mentor Andal Prabowo

Pengamat menilai hubungan Jokowi dengan Megawati yang renggang membuat Jokowi dan Prabowo akan terus bersama.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Jalan 5 Inpres di NTB Senilai Rp 211 Miliar: Anggaran yang Tidak Kecil

2 jam lalu

Jokowi Resmikan Jalan 5 Inpres di NTB Senilai Rp 211 Miliar: Anggaran yang Tidak Kecil

Jokowi meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kamis pagi, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Komentar Jokowi dan Ma'ruf Amin Usai Timnas Indonesia Dikalahkan Uzbekistan

2 jam lalu

Komentar Jokowi dan Ma'ruf Amin Usai Timnas Indonesia Dikalahkan Uzbekistan

Timnas Indonesia kalah melawan Uzbekistan dalam semifinal Piala Asia U-23 2024. Ini komentar Jokowi dan Ma'ruf Amin.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi dalam Sorotan Aksi Hari Buruh Internasional Kemarin

2 jam lalu

Presiden Jokowi dalam Sorotan Aksi Hari Buruh Internasional Kemarin

Aksi Hari Buruh Internasional pada Rabu kemarin menyoroti janji reforma agraria Presiden Jokowi. Selain itu, apa lagi?

Baca Selengkapnya

Massa Aksi May Day Bakar Baliho Jokowi dan Hakim MK Sebagai Bentuk Kekecewaan

15 jam lalu

Massa Aksi May Day Bakar Baliho Jokowi dan Hakim MK Sebagai Bentuk Kekecewaan

Peserta aksi Hari Buruh Internasional atau May Day membakar baliho bergambar Presiden Jokowi di kawasan Patung Arjuna Wijaya, Jakpus

Baca Selengkapnya

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

17 jam lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

4 Lika-liku Perjalanan RUU DKJ Hingga Resmi Disahkan Presiden Jokowi

18 jam lalu

4 Lika-liku Perjalanan RUU DKJ Hingga Resmi Disahkan Presiden Jokowi

Pengesahan RUU DKJ ditandatangani Presiden Jokowi di Jakarta 25 April 2024 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal yang sama oleh Mensesneg.

Baca Selengkapnya