TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 2,8 triliun untuk mendanai Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan mulai Desember. Berdasarkan Surat Keputusan bersama tiga Menteri Koordinator, dana tersebut digunakan untuk membiayai rehabilitasi hutan dan lahan seluas 600 ribu hektar, yang tersebar di 33 Provinsi, 180 Daerah Aliran Sungai (DAS), dan 420 Kabupaten dan Kota. Menurut Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan, C.P. Kristiadi, di Kantor Wakil Presiden, Senin (21/11), pendanaan tidak menjadi masalah karena DPR sudah menyediakan dana sebesar Rp 3,5 triliun. Untuk program pertama, Departemen Kehutanan menganggarkan dana sebesar Rp 1,7 triliun, dan Rp 1,1 triliun untuk 2006. "Untuk kehutanan, Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dalam bentuk penanaman, harus dimulai pada Desember sebelum musim hujan lewat," kata Menteri Kehutanan, M.S. Ka'ban seusai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menteri Pekerjaan Umum, Joko Kirmanto, yang juga bagian dari pelaksana program itu mengungkapkan untuk PU gerakan penghijauan dilakukan terutama untuk penyelamatan air. "Daerah-daerah aliran sungai yang kritis, akan mendapat prioritas utama direhabilitasi," kata Joko. Saat ini, ada sekitar 62 daerah aliran sungai yang mengalami krisis air, 10 diantaranya akan masuk ke prioritas utama, yakni DAS Citarum, Gajah Mungkur, Bengawan Solo, Berantas, Kuto Panjang, Danau Toba, Bili-bili (Sulawesi Selatan), Danau Tempe, Tondano, dan Noelmina (NTT). Untuk program rehabilitasi, Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Departemen Kehutanan, Sutino Wibowo, mengatakan akan melibatkan sekitar 300 perusahaan. Namun hingga saat ini ada 1600 perusahaan yang tertarik ikut terlibat dalam program itu. Perusahaan-perusahaan itu akan bertugas membeli bibit dan lain-lain. Untuk program 2005, Pemerintah mengkonsentrasikan pelaksanaan rehabilitasi di Pulau Jawa. Kemudian dikembangkan ke daerah diluar Jawa, pada 2006. Sunariah