Perwakilan paguyuban warga 5 desa (UKPWR) di Kabupaten Batang meneriakkan yel-yel penolakan pembangunan PLTU di kantor Gubernur Jawa Tengah, 6 Agustus 2015. PLTU ini dibangun di atas lahan warga di tiga desa Ponowareng, Ujungnegoro dan Karanggeneng. TEMPO/Budi Purwanto
TEMPO.CO, Semarang - Meski masih ada lahan yang belum selesai dibebaskan, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Batang, Jawa Tengah, akan segera dimulai. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Teguh Dwi Paryono menyatakan rencananya groundbreaking proyek listrik berkapasitas 2 x 1.000 MW itu akan dilakukan pada Jum’at lusa, 28 Agustus 2015. “Rencananya, groundbreaking akan dilakukan Presiden RI Joko Widodo,” kata Teguh di Semarang, Rabu 26 Agustus 2015.
Teguh mengatakan hingga saat ini lahan milik warga yang belum rampung dibebaskan seluas 12,7 hektare. Meski masih ada sebagian pemilik lahan belum mau melepaskan tanahnya, pemerintah dituntut untuk segera merealisasikan proyek PLTU Batang tersebut. Menurut Teguh pemerintah akan mengambil langkah konsinyasi, yakni akan menitipkan uang pembebasan lahan ke pengadilan. Teguh belum bisa menyebut berapa biaya untuk pemebebasan lahan 12,7 hektare tersebut. “Nanti yang menetapkan pengadilan,” kata Teguh.
Teguh belum bisa menjelaskan secara detail acara seremonial groundbreaking proyek PLTU Batang yang dilakukan Joko Widodo. “Nanti ya,” katanya. Pada akhir April lalu, Jokowi juga berencana ke PLTU Batang. Tapi rencana itu batal.
Saat berkunjung ke Semarang pada 19 Agustus lalu, Menteri Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) Sudirman Said memang menargetkan groundbreaking PLTU berkapasitas 2X1000 MW itu ditargetkan pada akhir Agustus ini. PLTU Batang menjadi salah satu proyek untuk penyediaan listrik secara nasional dalam jangka lima tahun kedepan dengan target 35.000 megawatt.
"Kalau 35 ribu megawatt tak terpenuhi lima tahun ke depan banyak daerah mengalami kegelapan," kata dia di Kantor Gubernur Jawa Tengah.
Dalam perjalanannya, rencana proyek PLTU ini tak berjalan mulus. Berbagai target pembebasan lahan terus menerus molor. Bahkan tiga wakil penduduk yang menolak proyek PLTU ini berangkat ke Jepang. Didampingi aktivis Greenpeace Indonesia, akhir Juli lalu, mereka mendesak Japan Bank International Cooperation (JBIC) agar menghentikan pendanaan proyek PLTU Batang. Menurut Roidi, salah satu penduduk yang menentang proyek ini, PLTU Batang akan merugikan petani dan nelayan.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terus mendorong agar PLTU Batang bisa segera terealisasi. Apalagi menurut dia, Jawa Tengah akan terancam krisis listrik pada 2017 mendatang.
