TEMPO.CO, Jakarta - Indonesian Resources Studies (Iress) meminta pemerintah dan DPR untuk segera menerapkan kebijakan dana stabilisasi bahan bakar minyak (BBM) dan mengalokasikan anggarannya dalam APBN 2016.

Direktur Eksekutif Iress, Marwan Batubara, memaparkan, dalam kondisi perpolitikan Indonesia saat ini, dana stabilisasi harga BBM dapat berperan sebagai dana pengganti subsidi APBN. Faktanya, pemerintahan Jokowi-JK pun gamang menerapkan kebijakan harga BBM sesuai harga keekonomian yang telah ditetapkan sendiri, sesuai Perpres No.191 Tahun 2014.

“Sehingga, karena takut menaikkan harga BBM, pemerintah memaksa Pertamina menjual BBM dalam kondisi merugi,” ujarnya melalui siaran resmi, Sabtu 22 Agustus 2015.

Demikian pula dengan sikap seluruh fraksi di DPR yang tidak mendukung kebijakan harga BBM sesuai nilai keekonomian.

Menurut Marwan, pencabutan subsidi BBM hanya layak diterapkan sepanjang pemerintah telah mampu menciptakan sistem subsidi langsung yang tepat sasaran. Namun, lanjutnya, besarnya subsidi yang dianggarkan di APBN dapat ditetapkan pada angka tertentu yang layak (fixed subsidy).

“Oleh sebab itu, terlepas bahwa pemerintah sudah membuat kebijakan harga BBM sesuai nilai keekonomian sesuai Perpres No.191/2014, yang ternyata tidak konsisten dijalankan, subsidi APBN tetap harus dianggarkan dalam APBN dan mekanismenya dijalankan melalui pemberlakuan dana stabilisasi BBM dalam UU APBN 2016,” jelasnya.

Marwan mengatakan, guna menjaga wibawa, pemerintah mungkin saja enggan menarik kebijakan Perpres No.191/2014 yang telah dikeluarkan. Akan tetapi, dia menilai sikap yang tidak konsisten dan tidak kstaria ini dapat mengorbankan rakyat, BUMN dan kepentingan ketahanan energi nasional.

Dia menambahkan, kebijakan PF yang memang mendesak bisa diadopsi, penerapannya dapat dijalankan terpisah dari dana stabilisasi BBM melalui ketentuan dalam UU Migas baru yang sedang disusun.

BISNIS