RESHUFFLE KABINET: Biasa Saja, Belum Sesuai Ekspektasi Pasar

Reporter

Kamis, 13 Agustus 2015 09:28 WIB

Kiri-kanan: Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Jalil, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong saat diambil sumpah oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, 12 Agustus 2015. Tempo/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Universitas Indonesia Rizal E. Halim menilai perombakan kabinet (reshuffle) oleh Presiden Joko Widodo belum sesuai dengan ekspektasi pasar.

"Belum cukup mendorong kinerja kabinet ekonomi. Ini dapat tercermin dari respon pasar yang biasa saja pasca pengumuman reshuffle," katanya menanggapi perombakan kabinet oleh Presiden Joko Widodo, Kamis, 13 Agustus 2015.

Ia mengatakan kurangnya sentimen positif pasar atas perombakan tersebut karena masih ada sejumlah pos yang selama ini tidak optimal bahkan kontra produktif.

Pos-pos ekonomi tersebut berada di garda terdepan implementasi program kerja Presiden Jokowi. Sebutlah Menteri Koperasi UMKM, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Pembanguanan Desa, merupakan pos-pos yang perlu mendapat perhatian untuk dioptimalkan.

Selain itu, katanya, posisi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sebaiknya diisi oleh ekonom lainnya yang diharapkan pasar dan punya kompetensi yang kuat dalam proses perencanaan.

Menurut dia terlepas dari itu langkah Presiden Jokowi patut diapresiasi walaupun memang bukan berarti tidak ada reshuffle jilid kedua. Yang dibutuhkan publik saat ini, ujarnya, adalah dampak program-program kerja Jokowi sesuai janji-janji politik pada saat Pilpres lalu.

Ia mengatakan kabinet ekonomi saat ini dihadapkan pada tantangan besar dalam memulihkan kepercayaan pasar domestik sehingga optimisme ekonomi dapat terus ditingkatkan.

Walaupun begitu Rizal memberikan apresiasi kepada sejumlah nama-nama yang masuk dalam kabinet Jokowi dan merupakan langkah tepat untuk membenahi sejumlah persoalan ekonomi domestik.

"Nama-nama seperti Darmin Nasution, Rizal Ramli, tentunya akan memberi dampak psikologi yang kuat bagi kepercayaan pasar," katanya.

Presiden Joko Widodo resmi melantik enam menteri baru di dalam jajaran Kabinet Kerja di Istana Negara, Rabu, 12 Agustus 2015.

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 79/P/2015 tentang penggantian beberapa menteri, para menteri itu adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution (menggantikan Sofjan Djalil).

Menteri Koordinator Bidang Maritim Rizal Ramli (menggantikan Indroyono Susilo), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan (mengganti Tedjo Edhy Purdijatno). Luhut juga merangkap sebagai Kepala Kantor Staf Presiden.

Berikutnya Menteri Perdagangan Thomas Lembong (menggantikan Rachmat Gobel), Kepala Bappenas/Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofjan Djalil (menggantikan Andrinof Chaniago), dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung (menggantikan Andi Widjajanto).

ANTARA

Berita terkait

Mentan Amran Dampingi Presiden Gowes Sapa Warga di Mataram

10 menit lalu

Mentan Amran Dampingi Presiden Gowes Sapa Warga di Mataram

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman turut serta bersama presiden menyapa warga Mataram.

Baca Selengkapnya

Soal Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora, Bagaimana Peraturannya?

26 menit lalu

Soal Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora, Bagaimana Peraturannya?

Jokowi pernah memerintahkan pengkajian soal status bagi diaspora, tapi menurun Menteri Hukum bukan kewarganegaraan ganda.

Baca Selengkapnya

Alasan Pengamat Sebut Jokowi dan SBY Jadi Mentor Andal Prabowo

1 jam lalu

Alasan Pengamat Sebut Jokowi dan SBY Jadi Mentor Andal Prabowo

Pengamat menilai hubungan Jokowi dengan Megawati yang renggang membuat Jokowi dan Prabowo akan terus bersama.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Jalan 5 Inpres di NTB Senilai Rp 211 Miliar: Anggaran yang Tidak Kecil

1 jam lalu

Jokowi Resmikan Jalan 5 Inpres di NTB Senilai Rp 211 Miliar: Anggaran yang Tidak Kecil

Jokowi meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kamis pagi, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Komentar Jokowi dan Ma'ruf Amin Usai Timnas Indonesia Dikalahkan Uzbekistan

1 jam lalu

Komentar Jokowi dan Ma'ruf Amin Usai Timnas Indonesia Dikalahkan Uzbekistan

Timnas Indonesia kalah melawan Uzbekistan dalam semifinal Piala Asia U-23 2024. Ini komentar Jokowi dan Ma'ruf Amin.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi dalam Sorotan Aksi Hari Buruh Internasional Kemarin

1 jam lalu

Presiden Jokowi dalam Sorotan Aksi Hari Buruh Internasional Kemarin

Aksi Hari Buruh Internasional pada Rabu kemarin menyoroti janji reforma agraria Presiden Jokowi. Selain itu, apa lagi?

Baca Selengkapnya

Massa Aksi May Day Bakar Baliho Jokowi dan Hakim MK Sebagai Bentuk Kekecewaan

14 jam lalu

Massa Aksi May Day Bakar Baliho Jokowi dan Hakim MK Sebagai Bentuk Kekecewaan

Peserta aksi Hari Buruh Internasional atau May Day membakar baliho bergambar Presiden Jokowi di kawasan Patung Arjuna Wijaya, Jakpus

Baca Selengkapnya

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

16 jam lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

4 Lika-liku Perjalanan RUU DKJ Hingga Resmi Disahkan Presiden Jokowi

17 jam lalu

4 Lika-liku Perjalanan RUU DKJ Hingga Resmi Disahkan Presiden Jokowi

Pengesahan RUU DKJ ditandatangani Presiden Jokowi di Jakarta 25 April 2024 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal yang sama oleh Mensesneg.

Baca Selengkapnya

Massa Aksi Hari Buruh Gagal Demo di Depan Istana, Presiden Jokowi Ada di Mana?

17 jam lalu

Massa Aksi Hari Buruh Gagal Demo di Depan Istana, Presiden Jokowi Ada di Mana?

Demonstrasi memperingati Hari Buruh itu membawa dua tuntutan. Salah satunya tuntutan mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Baca Selengkapnya