Mengapa Ekonomi Indonesia Lesu? Ini Penjelasan Menkeu

Reporter

Selasa, 4 Agustus 2015 13:29 WIB

(kiri-kanan) Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo, Menkumham Yasonna H Laoly, Menkeu Bambang P.S. Brodjonegoro dan Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago dalam Rapat Kerja bersama Banggar DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 19 Januari 2015. Rapat tersebut membahas Pembicaraan Tk.I/Pembahasan RUU tentang Perubahan APBN TA 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan, di tengah perlambatan global, fundamental ekonomi Tanah Air masih terjaga. Kondisi ini akan terus dipertahankan dengan menjaga stabilitas keuangan. "Sambil secara perlahan mendorong pertumbuhan," kata Bambang di kantor Bank Indonesia, Selasa, 4 Agustus 2015.

Perlambatan ekonomi diklaim Bambang terjadi karena tekanan global imbas memburuknya ekonomi Cina setelah berjaya selama dua dekade terakhir. Selain itu, kondisi ekonomi Amerika Serikat membaik sehingga nilai tukar dolar, khususnya terhadap rupiah, kian menguat.

Bambang menambahkan, untuk mendorong pertumbuhan, pemerintah menjagokan komponen belanja pemerintah. Bambang optimistis belanja bisa mencapai 80 persen hingga akhir tahun.

Saat ini pun, kata Bambang, sudah ada sekitar Rp 900 triliun duit negara yang tersebar di masyarakat. Kondisi ini dianggap bagus untuk merangsang pertumbuhan, khususnya industri yang signifikan seperti padat karya dan manufaktur.

Bambang berjanji stimulus dan insentif tetap dilakukan guna merangsang investasi swasta. "Kondisi ini jauh berbeda dibanding saat krisis 1997 karena waktu itu fundamental ekonomi rapuh."

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan makro ekonomi Indonesia masih terbilang baik. Angka inflasi yang bertengger di 0,93 persen dan defisit transaksi berjalan yang menurun ke 2,3 persen adalah sentimen bagus untuk fundamental ekonomi Tanah Air. "Neraca perdagangan juga surplus," ucapnya.

Menurut Agus, depresiasi rupiah masih lebih baik bila dibandingkan negara berkembang lain. Secara tahunan, depresiasi rupiah memang mencapai 8 persen. Namun, secara month to date, depresiasi hanya 1 persen, sementara negara-negara ASEAN mencapai lebih dari 1,5 persen.

Volatilitas rupiah juga dianggap membaik karena berada pada kisaran 8 persen. Sedangkan negara lain, seperti Turki dan Afrika Selatan saja, mencapai 10 persen.

ROBBY IRFANY

Berita terkait

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

21 jam lalu

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

Margaret Christina Yudhi Handayani Rampalodji, istri bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean menjelaskan asal-usul Rp 7 miliar.

Baca Selengkapnya

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Diseret Urusan PT Cipta Mitra Agro, Pengacara: Itu Bisnis Istrinya

1 hari lalu

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Diseret Urusan PT Cipta Mitra Agro, Pengacara: Itu Bisnis Istrinya

Pengacara eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy merasa heran kliennya diseret dalam kasus yang melibatkan perusahaan sang istri.

Baca Selengkapnya

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Disebut Akan Hadiri Panggilan KPK soal Klarifikasi LHKPN Rp 7 Miliar

1 hari lalu

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Disebut Akan Hadiri Panggilan KPK soal Klarifikasi LHKPN Rp 7 Miliar

Kuasa hukum eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Luhut Simanjuntak, mengatakan kliennya akan memenuhi panggilan dari KPK itu untuk klarifikasi LHKPN.

Baca Selengkapnya

Alasan Bea Cukai Tahan 9 Mobil Mewah Pengusaha Malaysia Kenneth Koh

1 hari lalu

Alasan Bea Cukai Tahan 9 Mobil Mewah Pengusaha Malaysia Kenneth Koh

Alasan Bea Cukai menahan 9 supercar milik pengusaha Malaysia, Kenneth Koh

Baca Selengkapnya

LHKPN Janggal Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, KPK: Harta Rp 6 Miliar Tapi Bisa Beri Pinjaman Rp 7 Miliar?

2 hari lalu

LHKPN Janggal Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, KPK: Harta Rp 6 Miliar Tapi Bisa Beri Pinjaman Rp 7 Miliar?

KPK telah menjadwalkan pemanggilan eks Kepala Bea Cukai Purwakarta pekan depan untuk mengklarifikasi kejanggalan LHKPN.

Baca Selengkapnya

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

2 hari lalu

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

Pakar menilai komunikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada publik belum optimal, kerap memicu opini negatif masyarakat

Baca Selengkapnya

KPK Panggil Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Pekan Depan

2 hari lalu

KPK Panggil Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Pekan Depan

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy, akan menjalani klarifikasi soal LHKPN-nya di KPK pekan depan.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Bea Cukai Soal 9 Mobil Mewah Kenneth Koh Disegel, Tidak Direekspor

2 hari lalu

Penjelasan Bea Cukai Soal 9 Mobil Mewah Kenneth Koh Disegel, Tidak Direekspor

Sampai Mei 2024, importir 9 mobil mewah itu belum melunasi dendanya, yang telah mencapai Rp11,8 miliar.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Berhentikan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Berikut Profil Rahmady Effendy dan Kasusnya Soal LHKPN

2 hari lalu

Kemenkeu Berhentikan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Berikut Profil Rahmady Effendy dan Kasusnya Soal LHKPN

Kepala Bea Cukai Purwakarta Effendy Rahmady dituduh melaporkan hartanya dengan tidak benar dalam LHKPN. Apa yang membuatnya diberhentikan Kemenkeu?

Baca Selengkapnya

TKN Prabowo-Gibran Siapkan Strategi Kerek Rasio Pajak, Perlu Evaluasi Rencana Kenaikan PPN 12 Persen

4 hari lalu

TKN Prabowo-Gibran Siapkan Strategi Kerek Rasio Pajak, Perlu Evaluasi Rencana Kenaikan PPN 12 Persen

TKN Prabowo-Gibran tengah kaji kenaikan PPN menjadi 12 persen, apakah memberi manfaat atau kerugian netto terhadap perekonomian?

Baca Selengkapnya