Ada Korupsi di OJK? Laporkan Lewat Program Ini
Senin, 3 Agustus 2015 13:39 WIB
Otoritas Jasa Keuangan. TEMPO/Tony Hartawan
TEMPO.CO , Bandung - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membentuk unit anti-fraud dan pengendalian gratifikasi yang disebut Whistle Blowing System (WBS) pada Senin, 3 Agustus 2015. Program ini bertujuan membantu masyarakat melaporkan tindak gratifikasi dan korupsi yang melibatkan karyawan OJK. Diharapkan, program ini meningkatkan integritas karyawan OJK di seluruh Indonesia. Untuk menindaklanjuti laporan yang masuk, OJK bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Siapa saja boleh melaporkan dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh insan OJK tanpa akan diketahui identitas pelapornya. Jadi Anda aman," kata Ketua Dewan Audit OJK Ilya Avianti di gedung Bank Indonesia, Senin, 3 Agustus 2015. Menurut Ilya, dari Januari 2015 hingga kini, sudah ada 30 laporan tindakan pelanggaran. Dari semua laporan tersebut, belum ada pengaduan soal korupsi. "Laporan yang masuk adalah soal keluhan fasilitas dan pelayanan," ujar Ilya. Malahan, ucap dia, ada laporan soal perselingkuhan karyawan OJK. "Mungkin ada anggapan kalau perilaku macam itu bisa memicu gratifikasi." DWI RENJANI
Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah
12 jam lalu
Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah
Kuasa hukum Harvey Moeis dan istrinya Sandra Dewi, Harris Arthur Hedar, membantah kliennya berkeliaran di salah satu pusat pembelanjaan di Jakarta.
Baca Selengkapnya
Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan
1 hari lalu
Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan
KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.
Baca Selengkapnya
KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu
2 hari lalu
KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu
KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.
Baca Selengkapnya
Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard
2 hari lalu
Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.
Baca Selengkapnya
Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah
2 hari lalu
Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah
PT Sriwijaya Air didirikan oleh Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim pada 28 April 2003.
Baca Selengkapnya
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini
3 hari lalu
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini
Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.
Baca Selengkapnya
Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden
3 hari lalu
Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden
Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.
Baca Selengkapnya
KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi
4 hari lalu
KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.
Baca Selengkapnya
Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK
4 hari lalu
Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK
Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.
Baca Selengkapnya
Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi
4 hari lalu
Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi
Nilai capaian MCP Pemkot Surabaya di atas nilai rata-rata Provinsi Jatim maupun nasional.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
7 jam lalu
8 jam lalu
12 jam lalu
13 jam lalu
20 jam lalu
22 jam lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
1 hari lalu