TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah membatalkan rencana privatisasi 7,1 persen saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk pada tahun ini. Menurut Menteri Negara BUMN Sugiharto, pemerintah terlebih dahulu akan mengkonversi dana penyertaan pemerintah sebesar Rp 127 miliar menjadi saham.Penundaan rencana privatisasi itu, kata Sugiharto, karena tidak ada tekanan yang berarti terhadap APBN. Sisa anggaran lebih (SAL) berdasarkan rapat panitia kerja DPR ada sebesar Rp 20 triliun. "Sehingga privatisasi tidak mendesak harus dilakukan tahun ini," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (31/10).Faktor lain yang juga mendorong penundaan penjualan saham PGN, tambah Sugiharto, adalah fakta bahwa PGN memiliki proyek yang akan segera diresmikan. Dengan peresmian proyek PGN itu, dapat meningkatkan nilai sahamnya. "Jadi sayang kalau dipaksakan tahun ini," kata dia.Kementerian BUMN juga telah meminta direksi PGN untuk melakukan review terhadap proses konversi dana penyertaan pemerintah Rp 127 miliar menjadi saham. "Itu dulu yang dikerjakan, baru setelah itu kita pertimbangkan untuk me-reloading saham," ujar Sugiharto.Dengan harga saham Rp 500, maka konversi dana penyertaan pemerintah dapat meningkatkan kepemilikan pemerintah di PGN dari 61 persen menjadi 64 persen. "Masih dibutuhkan keputusan pemerintah untuk konversi itu," imbuh Sugiharto.Dengan batalnya penjualan saham PGN, maka dapat dipastikan setoran privatisasi untuk APBN akan nol. Pasalnya, sektor perbankan (BRI dan Bank Mandiri) juga sudah dipastikan tidak dijual tahun ini karena nilai sahamnya yang rendah. "Bahkan harganya saat ini mencapai titik terendah," ujar Sugiharto.tito sianipar