Saat Arus Pendatang Di Jakarta Tak Bisa Dibendung

Reporter

Senin, 27 Juli 2015 22:00 WIB

Penumpang bus berjalan menuju tempat pemeriksaan KTP di Terminal Cicaheum, Bandung, Jawa Barat, 25 Juli 2015. Dinas Kependudukan & Catatan Sipil melakukan operasi yustisi berbarengan dengan kedatangan arus balik pemudik dari bus antar kota antar provinsi yang masuk Cicaheum. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Ke Jakarta aku 'kan kembali.. Walaupun apa yang 'kan terjadi.."


Petikan sebait lirik lagu yang dipopulerkan oleh group musik legendaris Koes Plus tersebut paling pas untuk merepresentasikan kondisi Wagimin. Pria berusia 27 tahun tersebut akhirnya kembali menginjakkan kaki di terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur.


Dengan membawa satu kardus dan tas ransel penuh baju serta buah tangan, dia balik ke Ibu Kota setelah beberapa hari mudik ke tanah kelahirannya di Brebes, Jawa Timur.


"Setiap Lebaran saya selalu mudik untuk sungkem kepada orang tua dan kumpul sama saudara. Setelah itu, ya balik lagi ke Jakarta. Kerja dan cari duit untuk dikirim ke kampung," ujar Wagimin yang saat ini bekerja sebagai office boy di salah satu kantor di Jakarta Pusat.


Alasan dia meninggalkan kampung untuk merantau ke Jakarta tak berbeda dengan jutaan orang di Indonesia: mencari pekerjaan agar bisa membangun kehidupan yang lebih layak. Terbatasnya lapangan pekerjaan di kampung dan minimnya standar upah membuat banyak orang memberanikan diri merasakan peliknya kehidupan di kota besar.


Advertising
Advertising

"Hidup di kampung ya gitu-gitu saja. Di Jakarta, banyak orang yang tadinya tak punya apa-apa bisa sukses. Siapa tahu saya bisa seperti itu juga," katanya sambil tersenyum.


Pusat Perhatian


Ibu Kota memang menjadi pusat perhatian ratusan juta penduduk Nusantara. Bak magnet, Jakarta memiliki daya tarik untuk membuat warga desa tergiur untuk melihat langsung megahnya gedung-gedung pencakar langit, gemerlapnya barang-barang bermerek di mal, serta tebalnya kantong yang didapat dari gaji atau keuntungan bisnis.


Ritual datangnya gelombang orang-orang yang ingin merasakan nikmatnya hidup di hutan beton terus berulang setiap tahun, tepatnya setelah momentum mudik yang menjadi tradisi khas untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri.


Artinya, setiap tahun pula Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menyediakan tempat tinggal, fasilitas umum, dan lapangan pekerjaan bagi para pendatang. Padahal, kota yang memiliki luas 661,52 km2 ini sudah disesaki oleh setidaknya 10 juta penduduk.


Pemprov DKI bahkan memprediksi bakal ada 70.593 orang pendatang baru memasuki Jakarta pada saat arus balik Lebaran tahun ini. Mengutip data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil DKI) angka proyeksi itu berasal dari perkiraan peningkatan sekitar 3% dibandingkan jumlah pendatang baru pada 2014 sebanyak 68.537 orang.


Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) seakan tak kaget dengan potensi bertambahnya penduduk yang menyesaki perumahan dan jalanan di Ibu Kota.


"Saya terbuka buat pendatang. Jadi, buat pemudik yang mau ajak sanak saudara untuk bekerja di Jakarta ya silakan saja salkan punya keterampilan," ujar pria yang akrab di sapa Ahok ini.


OYK


Dia juga menuturkan Pemprov DKI tidak akan melaksanakan operasi yustisi kependudukan (OYK) pada perhelatan arus balik di Jakarta tahun ini. Pasalnya, lanjut Ahok, arus urbanisasi ke Ibu Kota tak lagi bisa dibendung dengan cara-cara konvensional.


Tahun ini, Ahok mengganti kegiatan OYK dengan operasi bina kependudukan (OBK). Menurutnya, penerapan OBK dilaksanakan dalam rangka mendidik warga pendatang untuk mematuhi konstitusi terkait kependudukan.


Mantan Bupati Belitung Timur ini menilai dalam UU Kependudukan yang baru dengan e-KTP maka tidak ada perbedaan nomor KTP di Indonesia, yang ada hanyalah perubahan alamat.

"Makanya tidak ada lagi istilah daerah manapun tertutup. Jadi semua daerah dari Sabang sampai Merauke semua orang bebas kemana saja cuma perlu lapor," ucap Ahok.

Ahok mengaku yang dilakukan Pemprov DKI sekarang adalah bagaimana semua orang KTP-nya berdomisili dengan alamat tinggal yang asli.


Menurutnya, operasi OYK dilakukan untuk menegakkan jika pendatang tak kunjung mendapat pekerjaan atau tak memiliki rumah tinggal. Apabila pendatang tak memperoleh dua hal itu, dia mengatakan Pemprov DKI tak segan memulangkan mereka ke kampung.


"Jadi yustisi itu untuk menjelaskan itu. Kalau kamu tidak dapat kerjaan atau tidak jelas mesti menumpang sama saudara yang mana, ya kami akan mengembalikan kamu ke kampung. Kalau masih melanggar, saya akan tuntut pidana dengan dasar penipuan ke Pemprov DKI," sambungnya.

Ahok menekankan kalau warga masih nekat hidup di jalanan maka akan menjadi masalah bagi Pemprov DKI dan akan dikembalikan memakai perjanjian.

"Ya kalau kamu balik lagi berarti akan kita anggap melakukan pidana penipuan kepada Pemprov DKI," tuturnya.


BISNIS.COM

Berita terkait

Survei Buktikan Jobseeker dengan Keterampilan AI Lebih Laku di Pasar Tenaga Kerja

1 hari lalu

Survei Buktikan Jobseeker dengan Keterampilan AI Lebih Laku di Pasar Tenaga Kerja

Keterampilan menguasai AI semakin dicari oleh perusahaan di skala global. Belum diimbangi skema pendidikan yang tepat.

Baca Selengkapnya

4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024

2 hari lalu

4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024

Sejumlah nama bakal calon gubernur di Pilkada 2024 sudah mulai bermunculan, termasuk 4 wajah lama ini. Siapa saja mereka?

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

3 hari lalu

Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

Ahok akan bersaing dengan sejumlah nama populer dalam Pilkada Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

5 hari lalu

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?

Baca Selengkapnya

Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

7 hari lalu

Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

Kasus yang menjerat Galih Loss menambah daftar panjang kasus penistaan agama di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Lowongan Kerja Tergerus AI, Pakar Unair: Pekerja Skill Rendah Semakin Tertekan

8 hari lalu

Lowongan Kerja Tergerus AI, Pakar Unair: Pekerja Skill Rendah Semakin Tertekan

Pakar Unair mewanti-wanti regulator soal bahaya AI terhadap dunia kerja. AI bisa menyulitkan angkatan kerja baru, terutama yang memiliki skill rendah.

Baca Selengkapnya

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

21 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Top 3 Dunia: Jepang Krisis Tenaga Kerja Hingga Profil Cawapres AS Nicole Shanahan

35 hari lalu

Top 3 Dunia: Jepang Krisis Tenaga Kerja Hingga Profil Cawapres AS Nicole Shanahan

Berita Top 3 Dunia pada Rabu 27 Maret 2024 diawali oleh Duta Besar Jepang untuk Indonesia mengungkap alasan negaranya membuka banyak loker bagi WNI

Baca Selengkapnya

Jepang Krisis Tenaga Kerja, Butuh Banyak Pekerja dari Indonesia

36 hari lalu

Jepang Krisis Tenaga Kerja, Butuh Banyak Pekerja dari Indonesia

Duta Besar Jepang untuk Indonesia mengungkap alasan negaranya banyak membuka lowongan kerja bagi warga negara Indonesia.

Baca Selengkapnya

Gaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta

37 hari lalu

Gaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta

Banjir melanda sebagian wilayah di DKI Jakarta kerap terjadi berulang kali. Berikut gaya gubernur DKI menyikapi banjir di wilayahnya.

Baca Selengkapnya