Harga Minyak Dunia Anjlok, DPR Desak Harga BBM Diturunkan

Reporter

Editor

Saroh mutaya

Rabu, 22 Juli 2015 20:33 WIB

Ratusan pemudik sepeda motor mengantri untuk mengisi BBM di SPBU 3441353, Karawang, Jawa Barat, 15 Juli 2015. Dirut Pertamina Dwi Soetjipto menegaskan bahwa stok bahan bakar minyak dan elpiji selama lebaran tetap aman. Tempo/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi VI DPR Achmad Hafisz Tohir mengatakan pemerintah perlu segera menurunkan harga Bahan Bakar Minyak karena anjloknya harga minyak dunia ke kisaran US$ 50/barel dan adanya potensi penurunan harga beberapa waktu ke depan.

"Dengan kebijakan pemerintah yang telah mencabut subsidi BBM dan menggunakan mekanisme pasar, maka pemerintah wajib mengevaluasi kembali harga BBM dari harga yang ditetapkan saat ini," kata Hafisz melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 22 Juli 2015.

Hafisz juga mendesak penurunan harga BBM, karena langkah tersebut diperlukan untuk memulihkan daya beli masyarakat dan menggerakkan konsumsi di tengah perlambatan ekonomi.

Ke depannya, ujar Hafisz, harga minyak dunia juga cenderung turun, mengingat potensi melunaknya sanksi perdagangan terhadap Iran, setelah kesepakatan negara tersebut dengan enam negara besar yakni Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Tiongkok, Rusia dan Jerman mengenai pemanfaatan nuklir.

Setelah kesepakatan tersebut, harga minyak dunia menurun, karena faktor psikologis masuknya Iran akan meningkatkan pasokan minyak global.

Mengutip laporan Kantor Berita AFP akhir pekan lalu, minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) untuk penyerahan Agustus anjlok US$ 1,63 menjadi ditutup pada US$ 51,41 per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Agustus, patokan global, menetap di US$ 56,86 per barel di perdagangan London, turun US$ 1,65.

Terkait penyesuaian harga BBM, pada Mei 2015 lalu sebelum terjadinya kesepakatan Iran, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said, mengatakan akan memantau perkembangan harga minyak sampai Oktober 2015 sebelum memutuskan periodisasi evaluasi harga BBM pada November 2015.

Pada November 2015, pemerintah akan memutuskan periodisasi evaluasi harga BBM apakah dalam tiga, enam, atau berapa bulan sekali.

"Saya kira Oktober sudah terlihat kecenderungan harga minyak ke depan seperti apa. Jadi, database untuk menyimpulkan ke depan sudah lebih lengkap," ujarnya.

BISNIS

Berita terkait

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

11 jam lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

16 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

18 jam lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

1 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

2 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

2 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

5 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

5 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

5 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

5 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya