TEMPO.CO, Jakarta - Guna meningkatkan kesejahteraan PNS di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov Sumatra Selatan menjalin kerjasama dengan empat perusahaan asuransi dalam kepesertaan asuransi jiwa dan jaminan hari tua.

Empat perusahaan tersebut antara lain, PT Asuransi Bringin Jiwa Sejahtera (BRIngin Life), PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Inhealth), PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asuransi Jiwa Taspen (Taspen Life). Rencananya, kepesertaan tersebut mulai efektif Agustus mendatang.

Sekretaris Daerah Sumatra Selatan Mukti Sulaiman mengatakan kerjasama asuransi tersebut merupakan komitmen Pemprov Sumatra Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan bagi pegawai, terutama di hari tua.

“Kerjasama ini diharapkan agar manfaat asuransi bagi PNS itu agar ditambah, dan nilai klaimnya juga agar dinaikkan lebih besar lagi. Selama ini kan iuran yang ditarik tidak begitu banyak, sehingga klaim yang diterima kecil,” katanya, Rabu (15 Juli 2015).

Mukti berharap pelaku usaha asuransi melakukan sosialisasi mengenai manfaat asuransi bagi masyarakat Sumsel secara berkelanjutan. Pasalnya, berkembangnya suatu negara bakal menyebabkan perusahaan asuransi kian dibutuhkan

Di tempat yang sama, Direktur Utama Taspen Life Maryoso Sumaryono mengatakan kerjasama yang dilakukan tersebut berkaitan dengan pengembangan tabungan hari tua (THT). Hal itu bertujuan agar tingkat kesejahteraan PNS dapat lebih baik ketika pensiun nanti.

“Saat ini, Pemprov Sumsel sudah bekerjasama dengan induk usaha kami, yakni PT Taspen (persero) dalam tabungan hari tua. Nah, nantinya dengan Taspen Life, nilai tabungan hari tua itu akan di top up dari nilai sebelumnya sekitar Rp30-Rp60 juta,” ujarnya.

Dalam kerjasama tersebut, Taspen Life akan mencakup 7.000 PNS dari Pemprov Sumsel, dengan premi antara 4,76%-11% sesuai dengan masa kerja lalu. Dengan kata lain, semakin lama masa kerja PNS, makin tinggi premi yang diberikan.

Sejalan dengan itu, Maryoso mengaku pihaknya akan segera melakukan sosialisasi bagi para PNS Sumatra Selatan. Dia berharap kerjasama asuransi tersebut dapat juga dilakukan dengan pemerintah kabupaten/kota di Sumsel.

ANTARA