TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo geram tak mendapat jawaban yang memuaskan dari pejabat di Pelabuhan Tanjung Priok soal mengapa bongkar-muat peti kemas berjalan lamban. Jokowi berulang kali bertanya kepada para pejabat, termasuk menteri, tentang dwelling time atau waktu tunggu kontainer di pelabuhan itu. Jokowi bahkan mengancam akan mencopot petugas lapangan hingga menteri yang tidak mau memperbaiki kondisi pelabuhan peti kemas.

"Kita harus terbuka. Saya tanya, enggak ada jawabannya, ya saya cari sendiri jawabannya, dengan cara saya. Kalau (perbaikan kondisi pelabuhan) sulit, bisa saja dirjennya saya copot, pelaku di lapangan saya copot, bisa juga menterinya yang saya copot," kata Jokowi, Rabu, 17 Juni 2015. (Baca: Jokowi Ngamuk Soal Bongkar-Muat di Priok, Siapa Dicopot?)

Menurut Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, salah satu penyebab lamanya waktu tunggu barang di Pelabuhan Tanjung Priok yakni ketidakdisplinan para importir. Gobel mengatakan banyak importir yang baru mengurus berbagai perizinan setelah barang impor itu sampai di pelabuhan.

"Tidak sedikit importir yang barangnya sudah masuk baru mengurus izinnya. Makanya, pengusaha importir harus mengurus izin sebelum kapal-kapal itu berangkat," kata Rahmat seusai rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Kamis, 18 Juni 2015.

Menurut Gobel, pengurusan perizinan barang impor setelah barang tersebut masuk ke pelabuhan akan membuat barang itu menumpuk di pelabuhan. Akibatnya, waktu tunggu barang akan semakin lama. (Baca: Usai Jokowi Ngamuk di Priok, Para Menteri Rapat Dwelling Time)

"Jadi nanti enggak bisa lagi importir mengirim barang dari luar negeri, pas barangnya masuk baru surat izinnya diurus," kata Gobel. "Seharusnya surat izin impor itu diurus sejak kapalnya mau berangkat dari negara asal menuju Indonesia."

Karena itu, Kementerian Perdagangan akan menelusuri para pengusaha yang sering telat mengurus izin. Bahkan pemerintah akan bertindak tegas dengan memulangkan barang impor jika perizinannya belum diurus.

Gobel mengancam, pihaknya bakal memberi sanksi kepada importir nakal yang masih menggampangkan urusan perizinan ini. "Kami sedang mendata importir yang sudah tertib dan belum. Nanti akan kami sertifikasi perusahaannya. Kalau ternyata mereka masih saja menggampangkan perizinan, bisa tidak kami berikan sertifikat." Dia berharap imbauan ini ditaati para pengusaha.

PRAGA UTAMA

Baca juga:
Habis Disebut Tolol oleh Menteri, Gayus Dikepung 40 CCTV dan…
Wow, Nikita Mirzani Pamer Perut Sambil Bergelayutan di Tiang