TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan hingga kini belum ada kemajuan dalam rencana pembangunan smelter oleh PT Freeport di Jawa. Padahal tenggat pemenuhan kewajiban Freeport tersebut tersisa dua bulan lagi.
"Tanda tangan kontrak belum, tapi kita masih memiliki waktu dua bulan," kata Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi Gatot Bambang di Jakarta, Ahad, 31 Mei 2015. Meskipun begitu, Bambang mengatakan perusahaan pertambangan asal Negeri Abang Sam itu rutin memberikan laporan perkembangan setiap pekan.
Bambang mengatakan Freeport sudah mencapai sejumlah tahapan dalam rencana pembangunan smelter. Pemerintah, kata dia, terus mengawasi kelanjutan pembicaraan Freeport dengan Petrokimia Gresik dan Pemerintah Daerah Jawa Timur.
Disan Budi Santoso dari Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia mengatakan pemerintah harus mengawasi betul kewajiban Freeport tersebut dan harus berani bertindak tegas. Selama ini, kata dia, pemerintah terlihat seperti memanjakan perusahaan tambang asing besar, khususnya PT Freeport.
"Akhiri saja kontraknya jika mereka masih membandel," kata Disan. Selain harus bertindak tegas, kata dia, pemerintah wajib mengamankan pembagian keuntungan buat negara yang seyogyanya semakin besar.
"Itu, kan, tanah dan barang kita," katanya. Disan mengatakan profit yang dibagikan kebanyakan perusahaan tambang asing sesuai dengan klausul terlalu sedikit. Menurut dia, sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki Indonesia tak kalah dibanding teknologi luar. "Uang pun kita punya banyak," katanya.
ANDI RUSLI
Berita terkait
LPDP Buka Beasiswa Prioritas ke NEU, CSU dan UST untuk Bidang Pertambangan
1 hari lalu
Tujuan beasiswa LPDP ini untuk mencetak tenaga kerja untuk memenuhi program hilirisasi industri berbasis tambang mineral di Indonesia.
Baca SelengkapnyaHari Bumi dan Hari Kartini, Petani Kendeng Ungkit Kerusakan Karst yang Memicu Banjir
3 hari lalu
Kelompak masyarakat peduli Pegunungan Kendeng memgangkat isu kerusakan lingkungan pada Hari Bumi dan Hari Kartini/
Baca Selengkapnya10 Perusahaan Timah Terbesar di Dunia, Ada PT Timah
5 hari lalu
Berikut ini deretan perusahaan timah terbesar di dunia berdasarkan jumlah produksinya pada 2023, didominasi oleh pabrik Cina.
Baca SelengkapnyaRiwayat Saham Freeport Indonesia: Dijual ke Bakrie dan Dibeli Lagi, Kini 61 Persennya Diincar RI
14 hari lalu
Presiden Jokowi memerintahkan divestasi saham lanjutan PT Freeport Indonesia sehingga negara mempunyai saham 61 persen.
Baca SelengkapnyaJATAM Laporkan Menteri Investasi Bahlil ke KPK, Ini Sebabnya
22 hari lalu
Jaringan Advokasi Tambang melaporkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, apa penyebabnya?
Baca SelengkapnyaKorupsi Timah: Aturan Rujukan Penghitungan Kerugian Negara Rp 271 Triliun
22 hari lalu
Kasus dugaan korupsi di PT Timah, yang melibatkan 16 tersangka, diduga merugikan negara sampai Rp271 triliun. Terbesar akibat kerusakan lingkungan.
Baca SelengkapnyaRamai soal Korupsi Timah Rp 271 Triliun, Begini Fluktuasi Saham TINS dan Analisisnya
23 hari lalu
Pergerakan saham PT Timah Tbk. atau TINS terpantau berfluktuatif usai terkuaknya kasus korupsi tata niaga timah di wilayah IUP. Begini analisisnya.
Baca SelengkapnyaKasus Harvey Moeis Korupsi Timah, Peran Lobi-Lobi hingga Membeli Barang Mewah Miliaran
24 hari lalu
Pada Kamis, 4 April 2024, istri Harvey Moeis, selebriti Sandra Dewi mendatangi Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi
Baca SelengkapnyaIstana Buka Suara soal Luhut Disebut Tak Setuju Revisi PP Minerba Usul Bahlil
24 hari lalu
Menteri Sekretaris Negara Pratikno tak menampik soal posisi Luhut yang tidak setuju.
Baca SelengkapnyaSengkarut Korupsi Rp 271 Triliun di PT Timah Tbk, Begini Awal Mula Berdiri BUMN Pertambangan Timah
24 hari lalu
PT Timah Tbk terbelit kasus korupsi hingga Rp 271 triliun. Begini profil perusahaan BUMN pertambangan timah yang telah didirikan sejak 1976.
Baca Selengkapnya