TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perdagangan Dalam Negeri Ardiansyah Parman menduga ada motif tertentu dari rumor beredarnya beras plastik dalam dua pekan terakhir. Ardiansyah menduga ada potensi informasi ini palsu alias hoax.
"Nah, ada kemungkinan itu (hoax), makanya polisi ikut bergerak untuk mendalami sebenarnya apa tujuan di balik ini semua," kata Ardiansyah saat ditemui seusai diskusi di Jakarta, Sabtu, 23 Mei 2015.
Ardiansyah menuturkan dugaan tersebut terlintas karena, dari 500 kabupaten/kota yang ada di Indonesia, hanya Bekasi yang positif ada peredaran beras itu. Berarti, harus ada pendalaman khusus dari pemerintah dan penegak hukum di tempat tersebut secara lebih rinci lagi.
Untuk itu, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional ini mendorong agar pemeriksaan laboratorium bisa segera mendapatkan hasil. Dia juga mengimbau kepada pemerintah untuk terus proaktif menyampaikan informasi kepada masyarakat. "Kalau memang hasilnya negatif, segeralah umumkan ke masyarakat supaya tenang," ujarnya.
Menteri Perdagangan Rachmat Gobel memerintahkan semua kepala dinas perdagangan memeriksa kemungkinan adanya peredaran beras sintetis mengandung plastik. "Kejadian ini merupakan momentum untuk menata ulang perdagangan bahan pokok dan barang lain, termasuk melakukan pendaftaran peredaran setiap merek beras," ucapnya.
Pakar kimia dari Universitas Indonesia, Asmuwahyu, mempertanyakan motif pembuat beras plastik, karena bahan baku dan ongkos produksinya lebih mahal. "Harga plastik olahan seperti itu paling murah Rp 12 ribu per kilogram. Sedangkan beras harganya Rp 7.500," tuturnya.
Pengamat ekonomi pertanian, Bustanul Arifin, menduga pelaku adalah orang iseng. Dia ragu kasus tersebut merupakan “bioterorisme”. Sebab, kata dia, penyebaran dan korban kasua beras plastik belum jelas. Namun fenomena ini mencoreng citra bangsa dalam kaitannya dengan isu keamanan pangan.
AYU PRIMA SANDI
Berita terkait
Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai
18 jam lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.
Baca SelengkapnyaTingkatkan Ekspor ke Amerika Selatan, Kemendag Akan Pakai Perjanjian Perdagangan Bilateral dengan Cile
2 hari lalu
Kemendag berencana memanfaatkan perjanjian dagang bilateralnya dengan Cile untuk meningkatkan ekspor ke Amerika Selatan.
Baca SelengkapnyaKTT APEC di Peru Kembali Bahas Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik atau FTAAP
2 hari lalu
Pertemuan organisasi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Arequipa, Peru kembali membahas Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik
Baca SelengkapnyaKementerian Perdagangan Antisipasi Fenomena Alih Mitra Dagang di Pasar Global
2 hari lalu
Kementerian Perdagangan mengungkapkan saat ini fenomena alih mitra dagang sejumlah negara telah mempengaruhi ekonomi global.
Baca SelengkapnyaPengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo
5 hari lalu
Wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo berpotensi membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)
Baca SelengkapnyaKementerian Perdagangan Sebut Waralaba Makanan dan Minuman Terbesar, Capai 47 Persen
8 hari lalu
Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim menyebut bisnis waralaba di sektor makanan dan minuman menjadi yang terbesar
Baca SelengkapnyaBarang Pekerja Migran Bebas Masuk tapi Harus Ikuti Peraturan Menteri Keuangan, Apa Saja Syaratnya?
15 hari lalu
Kementerian Perdagangan menghapus pembatasan jumlah maupun jenis pengiriman atau barang impor milik pekerja migran (PMI) tapi tetap diawasi Bea Cukai
Baca SelengkapnyaHarga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif
16 hari lalu
Harga komoditas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar fluktuatif, konsentrat tembaga dan seng masih naik pada periode Mei 2024.
Baca SelengkapnyaKemendag Sosialisasikan Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Soal Pengaturan Impor
16 hari lalu
Permendag nomor 3 tahun 2023 diklaim belum sempurna.
Baca SelengkapnyaTerkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara
21 hari lalu
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas melantik Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama atau Pejabat Eselon I dan II Kementerian Perdagangan.
Baca Selengkapnya