TEMPO.CO, Bekasi - Pemerintah dinilai kecolongan atas beredarnya beras palsu mengandung plastik, meski saat ini kasusnya baru terungkap di Bekasi, Jawa Barat. Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Sudaryatmo menyayangkan sikap pemerintah yang baru bertindak setelah ada temuan.
“Setelah ada kasus, baru uji lab. Padahal uji itu harusnya rutin setiap dua-tiga bulan sekali,” katanya, Kamis, 21 Mei 2015. Temuan juga mengindikasikan bahwa pemerintah pusat dan daerah tidak bersinergi melakukan pengawasan, baik saat mengimpor maupun mendistribusikan beras.
Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan PT Sucofindo terhadap sampel beras dari Pasar Tanah Merah, Bekasi, ditemukan adanya tiga senyawa plastik. “Senyawa tersebut biasa dipakai sebagai bahan dasar pembuatan pipa, kabel, dan komponen lain,” kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.
Kepala Bagian Pengujian Sucofindo Adisam Z.N. mengatakan sampel beras dari konsumen bernama Dewi Septiani dan penjual beras bernama Sembiring dilakukan dalam dua cara. Pertama, menggunakan detektor kandungan plastik, yang hasilnya menunjukkan adanya tiga unsur plastik.
Supaya lebih meyakinkan, pengujian kedua dilakukan dengan detektor yang lebih sensitif. Ternyata hasilnya sama. “Kami menduga beras yang diuji telah dioplos dengan plastik,” ujarnya.
Ia menjelaskan ciri-ciri fisik beras plastik adalah jika dipandang terlihat bening dan kalau dipatahkan tidak meninggalkan bekas kapur atau karbohidrat. Sedangkan beras alami lebih putih. Perbedaan lain, kandungan protein beras plastik lebih tinggi daripada beras alami.
Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Widodo membantah jika pemerintah dianggap kecolongan. Alasannya, temuan beras palsu hanya terjadi di satu toko. Nantinya, untuk mencegah hal serupa terulang, Kementerian Perdagangan akan memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib bagi beras. “Dengan SNI, pengawasan akan dilakukan secara berkala. Pemerintah daerah juga ikut mengawasi,” tuturnya.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan sudah menerbitkan surat edaran kepada kepala daerah untuk mengusut pelaku penyelundupan beras plastik. “Ini masuk kategori perbuatan makar kepada negara,” ujarnya melalui pesan pendek. Ia juga mengaku telah berkoordinasi dengan kepolisian dan Badan Intelijen Negara.
ADI WARSONO | AVIT HIDAYAT | DEVY ERNIS | TIKA PRIMANDARI
Berita terkait
Penerapan KRIS dalam BPJS Kesehatan, YLKI: Karpet Merah untuk Industri Asuransi Komersial
2 hari lalu
YLKI menilai penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) menggantikan sistem kelas di BPJS Kesehatan bakal menghadirkan kasta baru
Baca SelengkapnyaTerpopuler: YLKI Minta Akar Pinjol Ilegal Diberantas, Menteri Budi Arie Sebut Judi Online Hantu
23 hari lalu
Berita terpopuler Tempo: YLKI menuntut pemberantasan Pinjol ilegal, Menkominfo Budi Arie sebut judi online seperti hantu.
Baca SelengkapnyaCara Mencegah Munculnya Kutu Beras
26 Februari 2024
Kutu beras biasa ditemukan pada tanaman di ladang sebelum panen, namun biasanya baru terlihat beberapa waktu kemudian, setelah pengolahan.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Kerugian Kemacetan Jabodetabek Rp 100 Triliun, YLKI: Batasi Kendaraan Pribadi
5 Februari 2024
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) tanggapi pernyataan Jokowi dan menyarankan pemerintah batasi kepemilikan kendaraan pribadi.
Baca SelengkapnyaYLKI Minta Iklan Rokok Dilarang Total, Apa Alasannya?
25 Januari 2024
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia meminta iklan rokok dilarang total di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPakar Teknologi Pangan IPB Jelaskan Soal Heboh Beras Plastik
13 Oktober 2023
Slamet Budijanto mengatakan informasi beras plastik yang beredar di masyarakat dan menjadi perbincangan banyak orang adalah hoax.
Baca SelengkapnyaHeboh Beras Plastik, Pakar di UGM Jelaskan Mengapa Nasi Bisa Memantul
11 Oktober 2023
Wakil Ketua Pusat Halal UGM Nanung Danar Dono menyebut informasi yang beredar di media sosial terkait peredaran beras plastik adalah hoaks.
Baca SelengkapnyaBaru 2 Hari Diresmikan LRT Jabodebek Alami Gangguan, Ini Catatan YLKI untuk Menhub dan PT KAI
1 September 2023
YLKI memberikan sejumlah catatan untuk Menhub dan PT KAI soal LRT Jabodebek yang mengalami gangguan dua hari setelah diresmikan.
Baca SelengkapnyaBuntut Rangka eSAF Keropos, YLKI Minta Dirikan Pengawas Produk Otomotif
23 Agustus 2023
Buntut dari masalah rangka eSAF keropos, YLKI menilai perlu adanya lembaga khusus yang bertugas mengawasi peredaran produk otomotif.
Baca SelengkapnyaYLKI Sebut Larangan Penjualan Rokok Ketengan Bakal Mengikis Dua Hal Ini
4 Februari 2023
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menyebut kebijakan larangan penjualan rokok ketengan akan mengikis dua hal.
Baca Selengkapnya