TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta pabrik gula BUMN untuk mengintensifkan hilirisasi produk tebu non-gula dengan mewujudkan industri tebu yang terintegrasi, tidak hanya memproduksi gula, tapi juga bioetanol dan listrik dari olahan limbah tebu.
"Pemerintah berkomitmen mendukung pengembangan industri gula terintegrasi. Tahun ini, melalui Kementerian BUMN, pemerintah mengucurkan dana penyertaan modal negara (PMN) Rp3,5 triliun khusus untuk pabrik gula milik BUMN," katanya saat buka giling Pabrik Gula Gempolkrep milik PT Perkebunan Nusantara X di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Kamis.
Ia mengemukakan, seperti di Brazil, pabrik gula juga memproduksi bioetanol, listrik dan lain-lain serta perbaikan menuju industri gula terintegrasi juga akan meningkatkan kesejahteraan petani.
"Dengan tambahan produk non-gula, bagi hasil ke petani tebu juga bisa meningkat. Nanti akan ada tambahan pendapatan bagi petani dari itu," katanya.
Menurut dia, negara harus menghadapi tantangan di semua sektor seperti sektor minyak gas ada yang "main-main" namanya mafia minyak gas.
"Di sektor perikanan juga ada yang main-main namanya ilegal fishing begitu dengan gula juga ada yang main-main, dan akibat main-main ini negara dirugikan sebesar Rp300 triliun," katanya.
Tapi, kata dia, tantangan tersebut tidak mungkin diselesaikan langsung karena hal itu bisa menjadi bahaya sehingga hal itu harus dikelola dengan baik.
Menurut dia, dengan nilai investasi yang naik, maka rendemen yang dihasilkan oleh pabrik gula ini akan menjadi naik mengingat alat produksi yang digunakan ini baru.
"Perbaikan alat-alat untuk menunjang produksi tersebut perlu diremajakan karena pada tahun depan negara akan dihadapkan pada Masyarakat Ekonomi ASEAN dimana alur barang dan jasa antarnegara sudah tidak bisa dibendung lagi," katanya.
Dalam kesempatan tersebut Presiden sempat melakukan kunjungan ke dalam lokasi penggilingan tebu untuk melihat proses penggilingan produksi gula.
Dalam kegiatan tersebut hadir Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri BUMN Rini Sumarno, Gubernur Jawa Timur Soekarwo.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
13 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
