TEMPO.CO, Jakarta - Manajer Pemasaran Pertamina Wilayah NTT Hardiyanto Tato mengatakan, kehadiran Pertalite, jenis bahan bakar baru dengan kadar oktan 90 itu, tidak serta-merta mengganti atau menghapus BBM jenis Premium yang digunakan masyarakat selama ini.
"Masyarakat masih salah kaprah, seolah-olah Pertalite dengan kadar RON (research octane number) 90 ini langsung menghapus Premium yang hanya memiliki kadar oktan (RON) 80 itu," katanya, di Kupang, Rabu, 20 Mei 2015.
Ia menjelaskan Pertamina ingin menyediakan pilihan bahan bakar yang lebih baik kepada konsumen, meskipun peluncuran produk baru bernama Pertalite itu pada saatnya nanti untuk menggantikan Premium yang akan mulai diberlakukan dalam Mei 2015.
"Memang, PT Pertamina (Persero) berniat untuk menghapuskan bensin jenis RON 88 atau Premium mulai Mei 2015. Namun tidak serta-merta akan menghilangkan bahan bakar jenis Premium yang selama ini dikonsumsi kendaraan bermotor," katanya.
Masyarakat, kata dia, secara bertahap tidak akan lagi membeli Premiun di kota-kota besar di Indonesia, karena bahan bakar tersebut hanya bisa dibeli oleh kendaraan umum pada sejumlah SPBU di pinggiran kota.
Sebagai gantinya, masyarakat akan diberi pilihan produk pengganti Premium dengan kualitas di atas RON 88, tapi di bawah Pertamax yang memiliki RON 92.
"Harga bensin pengganti ini pun akan lebih murah dibanding Pertamax meski lebih mahal dari Premium," katanya.
Ia mengatakan dibanding Premium dengan kadar RON 88, ada efisiensi yang lebih tinggi pada Pertalite, yang berkadar RON 90.
"Dengan efisiensi yang lebih baik 2-3 persen, sementara harga masih berada pada kisaran yang terjangkau, maka kalaupun harga Pertalite lebih tinggi, itu akan terkompensasi dengan perbaikan kualitas yang diperoleh," katanya.
Saat ini, katanya, pihaknya masih terus melaksanakan pendalaman terhadap produk itu, baik kualitas produknya, penyiapan infrastruktur untuk produksi dan distribusinya kalau nanti sudah baik.
"Itu yang harus dikaji Pertamina dan dilanjutkan dengan perizinan, baru kemudian sosialisasi ke semua pihak, ke pemangku kepentingan, pemilik dan pengusaha SPBU, konsumen lainnya. Namun saat ini belum dilakukan sosialisasi karena masih menunggu keputusan dari Jakarta," katanya.
ANTARA
