Harga BBM Industri dan Avtur Naik

Reporter

Editor

Rabu, 31 Agustus 2005 18:47 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Mulai 1 September, PT Pertamina kembali menaikkan harga minyak tanah dan bensin premium konsumen industri. Premium naik dari Rp 4.640 per liter menjadi Rp 5.160 dan minyak tanah Rp 5.490 dari Rp 5.600. Namun, untuk jenis solar dan diesel justru turun. Harga solar menjadi Rp 5.350 per liter dari Rp 5.480, sedangkan diesel Rp 5.130 dari Rp 5.240. Berdasarkan keterangan pers Pertamina, harga tersebut ditetapkan berdasarkan rata-rata harga produk Mid Oil Plat Singapura (MOPS) selama satu bulan ditambah 15 persen dan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen. Perkembangan harga MOPS selama satu bulan ini menunjukkan kenaikan harga MOPS untuk produk premium hingga 10,5 persen dan minyak tanah naik 1,23 persen. Selain kenaikan harga, juga terjadi variasi penurunan harga hingga 3,1 persen untuk minyak solar dan 2,95 persen untuk minyak diesel. Hal ini dipicu dengan kondisi permintaan dan pasokan minyak solar di kawasan regional yang cenderung sedikit kelebihan pasokan, meski harga minyak dunia mengalami kenaikan. Nilai tukarrupiah yang digunakan juga mengalami pelemahan dari rata-rata bulan sebelumnya Rp 9.768 per dolar Amerika Serikat menjadi Rp 9.841.Pertamina juga menaikkan harga jual BBM penerbangan (avtur) rata-rata 6 persen dari periode sebelumnya. Kenaikan harga itu bervariasi tergantung pada regional masing-masing Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU). Harga yang berlaku untuk DPPU Soekarno Hatta menjadi Rp 5.357 per liter dari Rp. 5.016. Polonia menjadi Rp 5.379, Ngurah Rai Rp 5.368, dan Juanda Rp 5.379.Selain itu, Pertamina juga menaikkan bensin pertamax dan pertamax plus. Harga baru dua jenis bensin tanpa timbel itu adalah Rp 5. 700 per liter dan Rp 5.900. Sementara harga Pertamina DEX, bahan bakar diesel ramah lingkungan yang baru diluncurkan lalu, tak mengalami kenaikan dan tetap dijual Rp 6.300 per liter. Selanjutnya, harga jual pertamax, pertamax plus, dan pertamina DEX akan naik-turun mengikuti harga pasar dunia. syakur

UU Minyak dan Gas Bumi (Migas)

Berita terkait

Pemerintah Didorong Segera Rampungkan Revisi UU Migas

3 Oktober 2017

Pemerintah Didorong Segera Rampungkan Revisi UU Migas

Pemerintah diminta segera mengambil sikap ihwal revisi Undang-undang Minyak dan Gas. Pengurus Serikat Pekerja Satuan Kerja Khusus Migas Bambang Dwi Djanuarto?menilai pemerintah kurang responsif dalam menyelesaikan revisi UU Migas.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Migas Akan Atur Badan Usaha Khusus Migas

19 Februari 2017

Revisi UU Migas Akan Atur Badan Usaha Khusus Migas

Badan Usaha Khusus ini, menurut Kurtubi, berbeda dengan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.

Baca Selengkapnya

Ini Kewenangan Pemerintah Daerah di Wilayah Blok Migas

18 Januari 2017

Ini Kewenangan Pemerintah Daerah di Wilayah Blok Migas

Pemerintah daerah harus mempermudah dan mempercepat proses penerbitan perizinan.

Baca Selengkapnya

Krisis Energi 2025, DPR Didesak Rampungkan Revisi UU Migas

22 November 2016

Krisis Energi 2025, DPR Didesak Rampungkan Revisi UU Migas

DPR diharapkan sudah membuat rancangan revisi Undang-undang Migas sebelum masa sidang berakhir.

Baca Selengkapnya

Migas: Pemerintah Bebankan Pajak di Kegiatan Eksploitasi

29 Agustus 2016

Migas: Pemerintah Bebankan Pajak di Kegiatan Eksploitasi

Pemerintah ingin membebankan pajak hanya pada kegiatan eksploitasi melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi.

Baca Selengkapnya

Pemerintah dan DPR Didesak Revisi UU Migas

20 Agustus 2016

Pemerintah dan DPR Didesak Revisi UU Migas

Pengelolaan migas seharusnya terlebih dahulu diberikan kepada Pertamina sebagai perusahaan milik negara.

Baca Selengkapnya

Perubahan Beleid Gas, Tata Niaga Gas Jalan di Tempat

3 Agustus 2016

Perubahan Beleid Gas, Tata Niaga Gas Jalan di Tempat

Perubahan beleid tata kelola gas belum menunjukkan perkembangan

Baca Selengkapnya

KPK Minta Jokowi Revisi UU Tata Kelola Migas

13 Januari 2016

KPK Minta Jokowi Revisi UU Tata Kelola Migas

KPK telah mengirimkan surat rekomendasi revisi UU Tata

Kelola Migas dan Kontrak Kerja Sama kepada Presiden pada 16

Desember 2015.

Baca Selengkapnya

Reformasi Kelembagaan Tata Kelola Migas

10 Juli 2015

Reformasi Kelembagaan Tata Kelola Migas

Mengesahkan undang-undang baru sebagai pengganti atau revisi UU Minyak Bumi dan Gas (Migas) Nomor 22 Tahun 2001 adalah hal mendesak yang harus dilakukan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dan DPR pada akhir tahun ini. Mengingat undang-undang ini telah mengalami tiga kali uji materi Mahkamah Konstitusi (2003, 2007, dan 2012), di mana Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pembatalan banyak pasal dari undang-undang tersebut.

Baca Selengkapnya