TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR Didik Mukrianto menilai pemukulan terhadap Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Demokrat, Mulyadi, sebagai bentuk penganiayaan. Didik mengatakan sudah meminta konfirmasi ke Mulyadi bahwa pemukulan diduga dilakukan anggota Partai Persatuan Pembangunan. “Kami pandang ini sebuah penganiayaan. Bisa masuk delik tindak pidana," kata Didik di gedung parlemen, Jakarta, Rabu, 8 April 2015.
Fraksi Partai Demokrat, kata Didik, juga sudah berkoordinasi dengan Mulyadi yang meminta bantuan hukum. Ia mengatakan mekanisme tersebut bisa dijalankan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. Rencananya, Fraksi Demokrat akan melaporkan kepada MKD setelah ada visum dari dokter. Namun Didik tidak akan tergesa-gesa melaporkan kasus pemukulan ini.
Sementara itu, dr Darmadi, dari Klinik Damiyanti and Associate yang memeriksa Mulyadi, menyatakan korban mengalami luka di alis dan bagian mata kiri. Ia menyebutkan, polisi sudah meminta agar dilakukan visum terhadap Mulyadi. “Hasilnya kami belum tahu," kata Darmadi.
Insiden pemukulan yang melibatkan dua anggota Komisi VII DPR terjadi di tengah-tengah rapat kerja dengan Menteri ESDM Sudirman Said. Peristiwa itu melibatkan Mulyadi dengan anggota Komisi VII lainnya, Mustofa Assegaf. Rapat pun terpaksa dihentikan dan dijadwalkan akan dilanjutkan kembali pada Kamis siang, 9 April 2015.
ANTARA|ADITYA BUDIMAN
Berita terkait
Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
11 jam lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
16 jam lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaReaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
18 jam lalu
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca SelengkapnyaDitolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
1 hari lalu
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
2 hari lalu
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca SelengkapnyaPeneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
2 hari lalu
PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.
Baca SelengkapnyaBMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
5 hari lalu
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
5 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaPrabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
5 hari lalu
Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaTerkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
6 hari lalu
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.
Baca Selengkapnya