TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan meminta pemindahan lokasi proyek Pelabuhan Cilamaya tak terlalu jauh dari Karawang, Jawa Barat. Jika terlalu jauh dari Karawang, biaya logistik menuju pelabuhan baru dikhawatirkan akan menjadi lebih mahal.
"Bisa ke Pamanukan atau Indramayu. Jangan sampai Balongan, Indramayu. Apalagi Cirebon," kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Bobby R. Mamahit saat dihubungi, Kamis, 2 April 2015.
Menurut Bobby, pangsa pasar Pelabuhan Cilamaya itu rencananya 60 persen berasal dari kawasan industri di Cikarang, Bekasi. Sebab, skema awal rencana proyek pelabuhan itu memang untuk mengantisipasi pertumbuhan industri di kawasan timur Jakarta dan over kapasitas Pelabuhan Tanjung Priok dan New Priok.
"Masih dicari ini lokasi barunya. Perlu studi lagi," kata Bobby.
Studi baru, menurut Bobby, nantinya tak hanya melihat lokasi kawasan pelabuhan. Namun juga mempertimbangkan kedalaman laut di sekitar pelabuhan. Studi baru disebut tak akan memerlukan banyak waktu karena bahan dari studi lama sudah ada dan tinggal menyesuaikan saja.
"Paling molor-molornya dua tahun operasional pelabuhan, ya 2022 lah," kata Bobby.
Ke depan, pemerintah akan mencoba lagi bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency untuk menggarap studi. Studi Cilamaya sebelumnya juga digarap oleh JICA lewat skema hibah dan ditambah studi independen dari tiga konsultan. Tapi tak menutup kemungkinan studi baru akan digarap menggunakan APBN.
"Tapi sekarang kan keputusannya lokasi digeser. Belum meningkat lagi pembahasannya," kata Bobby.
Wakil Presiden Jusuf Kalla telah memutuskan lokasi rencana proyek Pelabuhan Cilamaya digeser ke arah timur. Pemerintah sedang mencari lokasi yang punya koridor alur pelayaran selebar 10 kilometer di Pantai Utara Jawa. Keputusan itu diambil setelah JK bersama Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Susilo, Menteri Koordinator Perekonoian Sofyan Djalil, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto, dan Kepala SKK Migas Amin Surnaryadi melihat langsung dari atas helikopter lokasi rencana proyek, Kamis, 2 April 2015.
Proyek Cilamaya ini menjadi polemik karena Pertamina menolak dengan alasan mengancam keberadaan jaringan pipa migas dan anjungan ONWJ di sekitar Cilamaya. Sementara Kementerian Perhubungan menyatakan kekhawatiran Pertamina sudah dikaji dalam studi kelayakan proyek yang kelar sejak 2014 yang menyatakan proyek aman dilanjutkan.
Proyek ini merupakan inisiasi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan masuk dalam proyek MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) dengan skema kerja sama pemerintah swasta. Sementara Presiden Joko Widodo memutuskan proyek dilanjutkan asal digarap swasta murni.
