Menteri ESDM, Sudirman Said, berbicara saat pengumuman harga Bahan Bakar Minyak di Kementerian Kordinator Perekonomian, Jakarta, 31 Desember 2014. Penetapan harga BBM bersubsidi mengacu pada harga minyak dunia. TEMPO/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat Kardaya Warnika menilai pemerintah tidak transparan saat memutuskan menaikkan harga bahan bakar minyak jenis premium dan solar per 28 Maret 2015. Padahal, kata Kardaya, dalam kebijakan energi, pemerintah harus mempertimbangkan kepentingan rakyat.
Karena itu, ujar Kardaya, DPR akan memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said hari ini, Senin, 30 Maret 2015. Sudirman akan diminta menjelaskan kebijakan kenaikan harga BBM. "(Kenaikan harga) ini mempertimbangkan kemauan siapa," ucap Kardaya dalam diskusi energi di Warung Bumbu Desa, Cikini, Ahad, 29 Maret 2015.
Menurut Kardaya, pemanggilan Sudirman merupakan bentuk protes terhadap sikap pemerintah yang menaikkan harga BBM tanpa koordinasi dengan DPR sebagai wakil rakyat. Dia mengakui bahwa pemerintah memang mempunyai kekuasaan, tapi konsultasi kebijakan dengan DPR adalah suatu etika. "Yang namanya pemerintah harus memberi rakyat (penjelasan) transparan," tuturnya.
Pernyataan pemerintah yang menyebut kenaikan harga BBM dilakukan agar rakyat terbiasa mengikuti harga pasar juga dipertanyakan DPR. "Terbiasa ukurannya dari mana. Sekarang rakyat di mana-mana menjerit," katanya.
Menurut Kardaya, dalam rapat bersama DPR beberapa waktu lalu, Sudirman berjanji menurunkan harga solar. Namun kenyataannya, harga bahan bakar tersebut ikut naik seperti premium.
