TEMPO.CO, Jakarta - Organisation for Economic Co-operation and Development memuji Presiden Joko Widodo yang menghapus subsidi bahan bakar minyak jenis Premium. Kebijakan ini dinilai sebagai usaha penyehatan fiskal yang membuat Indonesia punya ruang lebih untuk membangun infrastruktur.
Sekretaris Jenderal OECD Angel Gurria mengatakan kebijakan tersebut memang sulit diterima masyarakat karena tak populer. Namun dia menyebut reformasi ekonomi diperlukan untuk bersaing dengan negara lain di Asia Tenggara. "Ini perlu dilakukan setelah berhasil keluar dari krisis ekonomi beberapa tahun lalu," ujarnya dalam Launching The 4th OECD Economic Survey dan Education Policy Review of Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu, 25 Maret 2015.
Gurria menilai pembangunan infrastruktur sangat penting bagi Indonesia karena ukuran pemerintahannya sangat kecil bila dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Kondisi ini berbeda dengan negara rekan OECD lain yang justru terlampau besar jika dibandingkan dengan jumlah penduduknya.
Dia menyarankan Indonesia juga membuat kebijakan terkait dengan hilirisasi industri, menarik investasi swasta, dan melakukan beberapa kebijakan agar bonus demografi yang dimiliki Indonesia tak sia-sia.
Kualitas pendidikan adalah hal pertama yang disebutkan Gurria. Dia menuturkan kesenjangan pendidikan antara Indonesia dan negara-negara rekanan OECD sangat jauh. "Kualitas guru juga harus diperhatikan," ucapnya.
Pemerintah, kata dia, wajib berpartisipasi dalam peningkatan kualitas pendidikan dengan melakukan sosialisasi ke semua penduduk. Musababnya, banyak generasi muda yang putus sekolah karena kurang dorongan dari orang tuanya dan kekurangan gizi.
Gurria juga menyinggung soal penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai prioritas. Perhatian Indonesia terhadap pemberantasan korupsi selama ini, tutur dia, akan menunjang pembangunan dengan sangat baik.
