Dewan Minta Pemerintah Tahan Kenaikan Harga BBM  

Reporter

Rabu, 25 Maret 2015 12:21 WIB

Seorang konsumen mengisi bahan bakar gas Liquified Gas for Vehicle (LGV) Vigas ketika uji coba di SPBU Coco Gandaria, Jakarta Timur, 18 Februari 2015. Tempo/Wisnu Agung Prasetyo

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah tidak terburu-buru menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Sebab, menurut perhitungan Dewan, kenaikan harga hanya berkisar Rp 100-200.

"Jika harganya naik bulan besok, akan lebih banyak mudaratnya," ujar anggota Komisi VII DPR Fraksi Partai Nasional Demokrat, Kurtubi, Rabu, 25 Maret 2015.

Menurut Kurtubi, sejak akhir Februari lalu, harga minyak mentah dunia mengalami kenaikan. Sedangkan harga minyak pasaran Mean of Platts (MoPS) di Singapura juga menunjukkan kenaikan US$ 62-74 untuk gas oil (solar) dan US$ 55-70 untuk Premium.

Namun fluktuasi harga ini dinilai Kurtubi tidak signifikan. Faktor yang berpotensi mengerek kenaikan saat ini adalah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar.

Jika dinaikkan, kata Kurtubi, pasar akan bereaksi negatif sehingga memicu inflasi. Padahal efek kenaikan BBM pada bulan Maret ini masih akan terasa hingga April mendatang.

Wacana kenaikan harga diungkapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada pekan ini. Namun Menteri ESDM Soedirman Said mengaku masih mengkaji berapa kenaikan yang akan berlaku.

ROBBY IRFANY

Berita terkait

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

3 jam lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

13 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

4 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

5 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

5 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

5 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya