TEMPO.CO, Jakarta - Relawan Jokowi menuding susunan kepengurusan badan usaha milik negara masih diisi oleh rezim pemerintah sebelumnya. “Jika relawan menjadi komisaris BUMN, mereka tak leluasa memanfaatkan BUMN untuk kepentingan mereka,” ujar Koordinator Jokowi Mania, Immanuel Keyla, melalui siaran pers yang diterima Tempo, Senin, 23 Maret 2015.

Relawan Jokowi yang terdiri dari gabungan organisasi pendukung Jokowi, mengindikasikan tudingannya tersebut melalui susunan komisaris perusahaan BUMN yang baru. Mereka adalah Aviliani (PT Bank Mandiri Tbk), Adhyaksa Dault (PT Jasa Marga Tbk), Mustafa Abubakar (PT BRI Tbk), Gatot Suwondo (PT BRI Tbk), dan Daniel Sparingga (PT Jasa Marga Tbk).

Indikasi kecurangan, ujar Koordinator Jaringan Nasional Indonesia, Wignyo Prasetyo, terlihat dari dominasi nama-nama yang disebutkan sebelumnya yang berasal dari orang-orang dekat mantan Presiden SBY.

“Para birokrat berusaha mengeliminasi semua relawan yang lolos seleksi,” kata Wignyo.

Menurut Sekretaris Jenderal Projo, Guntur Siregar, banyak relawan Jokowi yang berkompeten mengisi jajaran komisaris. “Menurut saya, relawan Jokowi banyak yang memiliki kompetensi, integritas, loyalitas, dan satu visi dengan Presiden,” kata dia.

Kegagalan SBY dalam mengelola BUMN dikhawatirkan menular ke pemerintahan sekarang. “PT Garuda Indonesia dan Krakatau Steel contohnya. Bahkan PT Merpati Nusantara tak bisa beroperasi lagi,” ujar Guntur.

Gabungan organisasi pendukung Jokowi tersebut menamakan diri Sekber Partisipasi Indonesia. Organisasi yang tergabung antara lain Projo, Seknas Jokowi, Duta Jokowi, Jokowi Mania, Jaringan Nasional Indonesia Baru, Relawan Penggerak Jakarta Baru, Almisbat, dan Lingkar Trisakti.

ANDI RUSLI