TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah menolak proposal PT Pertamina (persero) yang meminta hak istimewa di Blok Cepu. Alasannya, wilayah kerja minyak dan gas Cepu merupakan milik pemerintah yang diberikan kepada Pertamina.Juru bicara tim negosiasi Blok Cepu Rizal Mallarangeng mengatakan, pemerintah membuat keputusan mengenai blok tersebut berdasarkan kesepakatan yang tercapai antara tim pemerintah dan ExxonMobil Oil Indonesia. Kesepakatan itu telah dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman (MoU), Juni lalu. Selain itu, hasil negosiasi tersebut juga ditetapkan dalan rapat umum pemegang saham (RUPS) Pertamina. "Direksi tidak boleh melawan RUPS," kata Rizal, Selasa (9/8).Dengan ketetapan tersebut, kata dia, maka participating interest tetap sesuai MoU, yaitu 45 persen Pertamina, 45 persen ExxonMobil, dan 10 persen pemerintah daerah. Ini berarti pemerintah menolak keinginan Pertamina menjadi pemilik mayoritas dengan memegang 55 persen saham di Cepu. "Yang mayoritas itu Indonesia (55 persen) yang diberikan ke Pertamina 45 persen dan pemda 10 persen." Berdasarkan hasil MoU tim pemerintah dengan ExxonMobil, pengelolaan Blok Cepu dilakukan oleh perusahaan baru dengan partisipasi kepemilikan 45 persen Pertamina, 45 persen ExxonMobil, dan 10 persen pemda. Bagi hasilnya memakai patokan harga minyak mentah dunia dan participating interest. Permintaan hak istimewa di Cepu sebelumnya disampaikan Dirut Pertamina Widya Purnama dua hari lalu. Menurutnya, perusahaan migas nasional itu harus mendapatkan hak istimewa, sesuai UU Migas. Sebagai pemilik wilayah kerja Cepu, Pertamina meminta porsi sebagai pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan 55 persen. Sisanya, 45 persen dibagi ke ExxonMobil."Sebagai pemilik mayoritas Blok Cepu, Pertamina yang berhak menyerahkan 10 persen saham ke pemerintah daerah Bojonegoro, Blora, atau Tuban," ujarnya. retno sulistyowati