TEMPO Interaktif, Jakarta:Jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di sektor migas setiap tahun mengalami penurunan. Dengan penurunan tersebut, terdapat potensi penghematan biaya sampai US$ 52 juta. Menurut Deputi Umum Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (BP Migas) Bangun Usman Harahap, pada tahun ini ada pengurangan tenaga kerja asing pada kontraktor kontrak kerja sama (KKS). Usulan penggunaan tenaga kerja asing pada tahun ini sebanyak 983 orang, sedangkan persetujuan penggunaan tenaga kerja asing 833. Jadi ada selisih 150 orang. "Jika asumsi biaya tenaga kerja asing US$ 350.000 per orang per tahun, maka ada potensi penghematan US$ 52 juta." Bangun menjelaskan, adanya kontrak kerja sama mengharuskan kontraktor menggunakan tenaga kerja asing dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas. Umumnya penggunaan tenaga asing dilakukan bila kemampuannya sangat diperlukan dan bidang spesialisasinya sulit ditemukan di Indonesia. “BP Migas melakukan kontrol ketat kepada para tenaga kerja asing agar penggunaannya terkendali,” katanya. Sejak BP Migas berdiri 2002, realisasi rata-rata tenaga kerja asing 821 orang. Memasuki tahun ini realisasi rata-ratanya menurun hingga 764 orang. Ketua Asosiasi Pemboran Minyak, Gas, dan Panas Bumi Indonesia (APMI) Bambang Suryohadi mengatakan, dalam sektor migas justru banyak tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia, terutama dari Cina. “Bahkan di satu pemboran di Irian Jaya, seluruh pegawainya orang Cina,” jelasnya. Menurutnya, tentu ini sangat berlawanan dengan keinginan pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja. Tenaga kerja asal Cina ini bukan hanya menempati posisi tinggi. Namun juga terdapat pada jajaran rendah pun. muhamad fasabeni
Berita terkait
Pemerintah Didorong Segera Rampungkan Revisi UU Migas
3 Oktober 2017
Pemerintah diminta segera mengambil sikap ihwal revisi Undang-undang Minyak dan Gas. Pengurus Serikat Pekerja Satuan Kerja Khusus Migas Bambang Dwi Djanuarto?menilai pemerintah kurang responsif dalam menyelesaikan revisi UU Migas.
Baca SelengkapnyaRevisi UU Migas Akan Atur Badan Usaha Khusus Migas
19 Februari 2017
Badan Usaha Khusus ini, menurut Kurtubi, berbeda dengan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.
Baca SelengkapnyaIni Kewenangan Pemerintah Daerah di Wilayah Blok Migas
18 Januari 2017
Pemerintah daerah harus mempermudah dan mempercepat proses penerbitan perizinan.
Baca SelengkapnyaKrisis Energi 2025, DPR Didesak Rampungkan Revisi UU Migas
22 November 2016
DPR diharapkan sudah membuat rancangan revisi Undang-undang Migas sebelum masa sidang berakhir.
Baca SelengkapnyaMigas: Pemerintah Bebankan Pajak di Kegiatan Eksploitasi
29 Agustus 2016
Pemerintah ingin membebankan pajak hanya pada kegiatan eksploitasi melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi.
Baca SelengkapnyaPemerintah dan DPR Didesak Revisi UU Migas
20 Agustus 2016
Pengelolaan migas seharusnya terlebih dahulu diberikan kepada Pertamina sebagai perusahaan milik negara.
Baca SelengkapnyaPerubahan Beleid Gas, Tata Niaga Gas Jalan di Tempat
3 Agustus 2016
Perubahan beleid tata kelola gas belum menunjukkan perkembangan
Baca SelengkapnyaKPK Minta Jokowi Revisi UU Tata Kelola Migas
13 Januari 2016
KPK telah mengirimkan surat rekomendasi revisi UU Tata
Kelola Migas dan Kontrak Kerja Sama kepada Presiden pada 16
Desember 2015.
Reformasi Kelembagaan Tata Kelola Migas
10 Juli 2015
Mengesahkan undang-undang baru sebagai pengganti atau revisi UU Minyak Bumi dan Gas (Migas) Nomor 22 Tahun 2001 adalah hal mendesak yang harus dilakukan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dan DPR pada akhir tahun ini. Mengingat undang-undang ini telah mengalami tiga kali uji materi Mahkamah Konstitusi (2003, 2007, dan 2012), di mana Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pembatalan banyak pasal dari undang-undang tersebut.
Baca SelengkapnyaFaisal Basri Usulkan Tiga Kaki Pengelolaan Migas
22 Mei 2015
SKK Migas harus badan khusus yang tidak bisa diintervensi pemerintah. Bahan untuk RUU Migas.
