TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo tidak mempermasalahkan pembebanan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen bagi pengguna jalan tol. Namun Jokowi meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Keuangan menunda waktu pemberlakuannya.
"Tadi sudah diarahkan Pak Presiden, PPN jalan tol memang masuk kriteria untuk wajib pajak, tapi agar dilihat timing-nya," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono seusai rapat paripurna kabinet di Istana Negara, Rabu, 4 Maret 2015.
Sedianya pemerintah akan mengenakan PPN 10 persen yang diberlakukan mulai 1 April 2015. “Sekarang mau dikenakan, tapi Presiden bilang, agar dilihat ini elpiji naik, beras lagi naik, terus nanti yang tarif listrik PLN katanya mau naik," katanya.
Basuki mengatakan kepastian waktu pemberlakuan PPN jalan tol akan diumumkan Menteri Keuangan setelah berbicara dengan Direktur Jenderal Pajak. Menurut dia, beleid mengenai PPN 10 persen kepada pengguna jalan tol seharusnya sudah dimulai sejak 1990 karena masuk dalam wajib pajak. Namun ada surat edaran Dirjen Pajak untuk menunda pungutan tersebut.
Selain pembebanan PPN, Basuki mengatakan, pada tahun ini juga akan ada rencana kenaikan tarif tol. Kenaikan tarif tol setiap dua tahun sekali ini telah diatur berdasarkan undang-undang. Basuki mengusulkan pemberlakuan PPN dilakukan bersamaan dengan kenaikan tarif tol. "Bisa enggak timing-nya disesuaikan. Apakah saat kenaikan tarif nanti sekalian PPN?"
Ia mengaku belum tahu waktu paling ideal untuk memutuskan hal itu sebelum mendiskusikannya dengan Kementerian Keuangan. Basuki memastikan pembebanan PPN harus dilaksanakan karena sudah menjadi kebijakan kabinet.
ALI HIDAYAT
Berita terkait
Massa Aksi May Day Bakar Baliho Jokowi dan Hakim MK Sebagai Bentuk Kekecewaan
8 jam lalu
Peserta aksi Hari Buruh Internasional atau May Day membakar baliho bergambar Presiden Jokowi di kawasan Patung Arjuna Wijaya, Jakpus
Baca SelengkapnyaTerkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi
9 jam lalu
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.
Baca Selengkapnya4 Lika-liku Perjalanan RUU DKJ Hingga Resmi Disahkan Presiden Jokowi
10 jam lalu
Pengesahan RUU DKJ ditandatangani Presiden Jokowi di Jakarta 25 April 2024 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal yang sama oleh Mensesneg.
Baca SelengkapnyaMassa Aksi Hari Buruh Gagal Demo di Depan Istana, Presiden Jokowi Ada di Mana?
11 jam lalu
Demonstrasi memperingati Hari Buruh itu membawa dua tuntutan. Salah satunya tuntutan mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Baca SelengkapnyaHarapan Jokowi dan Prabowo di Hari Buruh Internasional 2024
11 jam lalu
Jokowi dan Prabowo mengucapkan selamat Hari Buruh. Berikut harapan Presiden dan Presiden terpilih 2024-2029 itu.
Baca SelengkapnyaBos Microsoft ke Indonesia, Investasi hingga Luhut Menjamin Keuntungan
17 jam lalu
Presiden Jokowi menerima kunjungan kerja Chief Executive Officer Microsoft Satya Nadella di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa, 30 April 2024
Baca SelengkapnyaCEO Microsoft Ketemu Jokowi Bahas Investasi Rp 14 Triliun, Ini Profil Satya Nadella
18 jam lalu
CEO sekaligus Chairman Microsoft Satya Nadella bertemu Jokowi, kemarin. Berikut profilnya.
Baca SelengkapnyaSiapa Sosok David Tobing yang Gugat Rocky Gerung?
19 jam lalu
Rocky Gerung dinyatakan tidak bersalah dalam gugatan penghinaan presiden yang diajukan David Tobing. Bagaimana kilas baliknya?
Baca SelengkapnyaRagam Pendapat Pakar Soal Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran
1 hari lalu
Prabowo-Gibran diminta memperhatikan komposisi kalangan profesional dan partai politik dalam menyusun kabinetnya.
Baca SelengkapnyaSwasembada Gula dan Bioetanol, Kementerian BUMN Gabungkan Danareksa-Perhutani
1 hari lalu
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan keterlibatan Kementerian BUMN dalam proyek percepatan swasembada gula dan bioetanol.
Baca Selengkapnya