BKPM Kembangkan Empat Kawasan Ekonomi Khusus di Papua

Reporter

Sabtu, 28 Februari 2015 11:00 WIB

Presiden Joko Widodo mendengarkan paparan dari Kepala BKPM, Franky Sibarani saat berkunjung ke ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di Gedung BKPM, Jakarta, 26 Januari 2015. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

TEMPO.CO, Manokwari -Badan Koordinasi Penanaman Modal akan mengembangkan empat Kawasan Ekonomi Khusus di Papua dan Papua Barat yang setiap kawasan mempunyai sektor unggulan yang berbeda-beda. Kepala BKPM Frangky Sibarani mengatakan empat kawasan khusus itu adalah Merauke, Sorong, Teluk Bintuni dan Raja Ampat.

Selain menggarap sektor hulu di empat kawasan ekonomi khusus, para investor yang akan menanamkan modal di Papua diminta untuk mengembangkan industri di sektor hilir. "Misalnya kelapa sawit. Idealnya mereka membangun pabrik minyak goreng, sehingga membawa nilai tambah bagi Papua," kata Franky saat berbicara dalam Forum Inisiatif Investasi Provinsi Papua dan Papua Barat, Jumat 27 Februari 2015 di Manokwari.

Franky mengatakan Kawasan Ekonomi Khusus Merauke akan fokus mengembangkan sektor pertanian dan kehutanan, Sedangkan Sorong akan fokus pada industri berbasis maritim, sementara Teluk Bintuni diarahkan pada pembangunan pabrik pupuk dan industri petrokimia berbasis Migas.

Adapun untuk kawasan ekonomi Raja Ampat, Frangky mengatakan masih akan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait.

Pada 2015 ini Provinsi Papua mencanangkan peningkatan nilai investasi sebesar Rp 15 triliun. Tahun 2014 lalu, realisasi investasi di Papua mencapai 14,9 triliun dari target sebesar 14 triliun rupiah.

Sementara Papua Barat menargetkan realisasi investasi pada tahun 2015 sebesar Rp 4,5 triliun. Tahun 2014 lalu, realisasi investasi di Papua Barat mencapai Rp 3,6 triliun dari target sebesar 3,7 triliun. Adapun BKPM menargetkan realisasi investasi di Papua dan Papua Barat sebesar Rp 33,2 triliun pada 2015.

Menurut Sekretaris Daerah Papua Barat, Nataniel Mandacan masih banyak hal yang menghambat investasi di Papua. "Kami dihadapkan pada terbatasnya anggaran, infrastruktur, masalah lahan dan teknologi," katanya.

JERRY OMONA

Berita terkait

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

1 hari lalu

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Jokowi dan Gubernur Jenderal Australia Bertemu, Bahas Penguatan Hubungan antar Masyarakat

1 hari lalu

Jokowi dan Gubernur Jenderal Australia Bertemu, Bahas Penguatan Hubungan antar Masyarakat

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dalam keterangan pers usai pertemuan, menjelaskan, Jokowi dan Hurley misalnya mebahas upaya menggiatkan pengajaran bahasa di masing-masing negara.

Baca Selengkapnya

Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor

1 hari lalu

Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor

Ekonom Nailul Huda menilai langkah OJK mencabut izin PT Paytren Manajemen Investasi sudah tepat.

Baca Selengkapnya

Pertamina Hulu Energi dan ExxonMobil Kerja Sama Penangkapan dan Penyimpanan Karbon di IPA CONVEX ke-38

2 hari lalu

Pertamina Hulu Energi dan ExxonMobil Kerja Sama Penangkapan dan Penyimpanan Karbon di IPA CONVEX ke-38

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menjajaki kerja sama dengan ExxonMobil Indonesia melalui pengembangan Asri Basin Project CCS Hub.

Baca Selengkapnya

Pemegang Saham Saratoga Sepakati Pembagian Dividen Rp 298,43 Miliar

2 hari lalu

Pemegang Saham Saratoga Sepakati Pembagian Dividen Rp 298,43 Miliar

PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. atau Saratoga (SRTG) akan membagikan dividen tunai sebesar Rp 298,43 miliar atau sekitar Rp 22 per lembar saham.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sebut Bantuan Beras Patut Disyukuri, Besaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru Setelah Diganti KRIS

3 hari lalu

Terkini: Jokowi Sebut Bantuan Beras Patut Disyukuri, Besaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru Setelah Diganti KRIS

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebut bantuan beras merupakan langkah konkret untuk meringankan beban masyarakat.

Baca Selengkapnya

RI-China Bahas Kerja Sama Riset di Bidang Pengolahan Nikel

3 hari lalu

RI-China Bahas Kerja Sama Riset di Bidang Pengolahan Nikel

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dan Duta Besar China untuk Indonesia Lu Kang bertemu untuk membahas penguatan kerja sama

Baca Selengkapnya

AXA Mandiri Raup Laba Bersih Rp 1,33 Triliun pada 2023

4 hari lalu

AXA Mandiri Raup Laba Bersih Rp 1,33 Triliun pada 2023

AXA Mandiri Financial Services berhasil meraup laba bersih senilai Rp 1,33 triliun pada 2023 atau tumbuh 13,2 persen dibanding tahun 2022.

Baca Selengkapnya

Jokowi Harap RI jadi Anggota OECD: Supaya Mudah Akses Investasi

4 hari lalu

Jokowi Harap RI jadi Anggota OECD: Supaya Mudah Akses Investasi

Presiden Jokowi meyakini OECD akan memberikan manfaat yang konkret bagi Indonesia terutama supaya tidak terjebak dalam middle income trap

Baca Selengkapnya

Satgas PASTI Hentikan 915 Entitas Keuangan Ilegal hingga April 2024

4 hari lalu

Satgas PASTI Hentikan 915 Entitas Keuangan Ilegal hingga April 2024

Satgas PASTI menutup aktivitas 915 entitas keuangan ilegal, yang terdiri 19 investasi ilegal dan dan 896 pinjol ilegal selama 1 Januari-30 April 2024.

Baca Selengkapnya