Nelayan membeli solar di Aneka Kimia Raya (AKR), di Dadap, Tangerang, Banten, 12 September 2014. Ditengah kelangkaan solar di SPBU dan SPDN milik Pertamina, para nelayan mengisi solar di AKR. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Bisnis.com, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menolak keputusan pemerintah yang menurunkan harga solar sebesar Rp 200 per liter atau turun 3,1 persen. Wakil Ketua II Aptrindo Sugi Purnoto menilai penurunan harga solar ini justru merugikan pengusaha angkutan truk. “Tidak ada benefit apa pun. Yang ada justru kerugian,” katanya pada Minggu, 15 Februari 2015.
Menurut Sugi, pengusaha angkutan truk tidak bisa serta-merta menurunkan uang jalan atau biaya operasional kepada sopir. Selain itu, pengusaha akan kesulitan menerima permintaan penurunan biaya transportasi dari pelanggan. Padahal, kata Sugi, negosiasi tarif transportasi akibat penurunan harga solar belum selesai sepenuhnya. “Jika penurunan ini tetap dilakukan, maka dampaknya akan negatif terhadap kelangsungan usaha trucking di Indonesia,” ujarnya.
Sugi menyarankan agar pemerintah tetap menahan harga solar di level Rp 6.400 dalam kurun minimal tiga bulan ke depan untuk menjamin bisnis angkutan truk.
Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Hanafi mengatakan industri transportasi truk barang terkena imbas berat karena penurunan harga solar ini bertepatan dengan enam faktor lain. Keenam faktor tersebut adalah pelemahan rupiah, PPnBM untuk suku cadang, penyesuaian upah minimum, kenaikan tarif tol, suku bunga bank dan inflasi, serta kenaikan tarif dasar listrik.
Yukki menyarankan agar pemerintah memberi kemudahan fiskal, seperti penurunan PPnBM bagi suku cadang angkutan produksi, guna mengurangi beban pengusaha. “Kami sudah usulkan kemudahan fiskal ini sejak setahun lalu. Hanya Indonesia saja dari negara di ASEAN yang mengenakan bea masuk untuk suku cadang alat berat, termasuk kendaraan produksi,” katanya.
Pemerintah akan menurunkan harga bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar mulai hari ini, Minggu, 15 Februari 2015. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Teguh Pamudji, mengatakan pemerintah akan menurunkan harga solar dari Rp 6.400 menjadi Rp 6.200 per liter.
