4 Tahap Membangun Industri Mobil Nasional  

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

Senin, 9 Februari 2015 04:59 WIB

Presiden Joko Widodo bersama dengan mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad saat pendatanganan MoU PT Adiperkasa Citra Lestari di pabrik mobil nasional Malaysia Proton di Shah Alam, 6 Februari 2015. AP/Joshua Paul

TEMPO.CO, Surabaya- Tak mudah membangun industri mobil nasional. Pengamat industri transportasi Bambang Soendjaswono mengungkapkan, setidaknya butuh minimal 10 tahun agar industri dalam negeri benar-benar mapan. "Berdasarkan pengalaman, butuh setidaknya 10 sampai 15 tahun membangun industri mobil nasional. Itu bergantung kesiapan. Sebab, kita ingin punya merek kita sendiri. Bukan menempel merek, tapi rekayasa, " katanya saat dihubungi Tempo, Ahad 8 Februari 2015.

Pria yang juga kepala bidang keuangan Asosiasi Industri Automotif Nasional (Asianusa) itu mengungkapkan, tak ada istilah mobil nasional. "Tapi bagaimana membangun transportasi secara mandiri," kata dia.

Bambang menyebutkan, konsep ideal membangun industri mobil nasional meliputi 4 tahapan. Tahap penting pertama ialah licensing atau membeli lisensi. Dalam tahap ini, kata Bambang, Indonesia harus jeli memilih lisensi industri otomotif mana sesuai kriteria yang diinginkan. "Di tahap kerja sama itu, kita seperti tukang jahit saja." kata Bambang.

Tahap berikutnya ialah kerja sama desain dan manufaktur (co-design and manufacturing). "Tapi tujuannya untuk meningkatkan kemampuan bermanufaktur dengan partner yang sudah maju."

Tahap ketiga ialah pengembangan produk atau product development. Pada tahap inilah, harapannya industri dalam negeri bisa menggunakan brand sendiri. Bukan lagi brand luar negeri sebagai partner. "Karena para engineer kita sudah skillfull," ungkapnya.

Tahap terakhir ialah inovasi teknologi. Melewati berbagai tahapan itu, Indonesia bisa benar-benar mampu memiliki Hak cipta (copyright) dalam industri mobil nasional.

Bambang mencontohkan industri otomotif di Korea Selatan. Ia mengatakan, konsep pengembangannya juga kurang lebih sama seperti itu. "Hyundai, KIA, itu dulu juga kerja sama dengan Nissan dan Mitsubishi. Ambil lisensi dulu, kembangkan dengan co-desain. Memang untuk jadi pinter perlu proses."

Untuk bentuk kerjasamanya, model B-to-B bisa menjadi salah satu alternatif, seperti yang dilakukan oleh perusahaan milik mantan kepala BIN, AM Hendropriyono.CEO Proton, Mahathir Mohamad menandatangani nota kesepahaman dengan PT Adiperkasa Citra Lestari (ACL) milik Abdullah Mahmud Hendropriyono, Jumat, 6 Februari 2015.

Dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan PM Malaysia Datul Seri Najib Tun Razak, MoU itu dilakukan dalam rangka menjalin kerja sama pembuatan mobil nasional. Proton sepakat membantu ACL melakukan riset dan pengembangan mobil nasional di Indonesia.

ARTIKA RACHMI FARMITA

Berita terkait

PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

8 jam lalu

PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

PN Jakarta Selatan menolak gugatan advokat David Tobing yang menganggap Rocky Gerung telah menghina Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

9 jam lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ini jabatan kesekian yang diterima Luhut.

Baca Selengkapnya

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

10 jam lalu

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

Megawati, tutur Hasto, berterima kasih kepada pengurus dan kader hingga tingkat ranting dan anak ranting atas capaian mereka dalam Pemilu tahun ini.

Baca Selengkapnya

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

22 jam lalu

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

1 hari lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

1 hari lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

1 hari lalu

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

1 hari lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

1 hari lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Baca Selengkapnya

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

1 hari lalu

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.

Baca Selengkapnya