Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan. TEMPO/Frannoto
TEMPO.CO, Jakarta - Upaya para nelayan di Pantai Utara (Pantura) Jawa Tengah untuk melawan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 terus berlanjut. Peraturan yang diberlakukan sejak 9 Januari itu melarang penggunaan alat tangkap ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets). (Baca: MenteriSusi Rajin Ngetwit, Apa Isinya?)
Setelah berunjuk rasa di daerah masing-masing pada Senin, perwakilan nelayan dari wilayah eks Karesidenan Pekalongan berangkat ke Jakarta pada Selasa, 20 Januari 2015. Mereka berencana menyampaikan aspirasi dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi IV DPR, hari ini, Rabu pagi, 21 Januari 2015. (Baca: MenteriSusi Baru Punya Akun Twitter)
"Dari Kota Tegal ada enam perwakilan nelayan yang ke Jakarta hari ini menggunakan kereta api," kata Ketua Paguyuban Nelayan Kota Tegal (PNKT) Eko Susanto. Selain PNKT, Eko mengatakan, organisasi nelayan dari Kabupaten Tegal, Brebes, Kota Pekalongan, Pati, dan Rembang juga memberangkatkan sejumlah perwakilannya ke Jakarta hari ini.
Di samping Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015, para perwakilan nelayan Pantura Jawa Tengah juga mempersoalkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yang melarang kapal berukuran di atas 30 gross tonnage (GT) menggunakan solar bersubsidi. "Kami akan mendesak DPR agar memperjuangkan aspirasi kami," ujar Eko.
Jika tuntutannya tidak dipenuhi, jaringan nelayan Pantura Jawa Tengah mengancam akan berunjuk rasa di Jakarta dengan massa yang besar. Ancaman tersebut berawal dari cuitan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melalui akun Twitter @susipudjiastuti, Senin pukul 15.16. "Segelintir org berteriak krn kebijakan ini. mrk hanya memikirkan keuntungan sesaat."
Dalam Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015, disebutkan bahwa penggunaan alat tangkap ikan pukat hela dan tarik dilarang karena mengakibatkan penurunan sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan. Nelayan Pantura Jawa Tengah tidak terima peraturan itu, karena mayoritas menggunakan kapal cantrang dogol, satu dari enam jenis pukat tarik berkapal.
