TEMPO.CO, Jakarta - Realisasi pendapatan negara sepanjang 2014 hanya mencapai 94 persen atau sekitar Rp 1.537,2 triliun dari rencana asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014 yang mencapai Rp 1.635,4 triliun.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan melambatnya pertumbuhan ekonomi pada sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan, pelemahan impor, dan penurunan harga minyak sawait (CPO) di pasar internasional, menjadi penyebab rendahnya raihan pendapatan tahun lalu.
“Tentu target pemerintah tahun ini sangat tinggi dan kami menyiapkan sejumlah,” ujarnya dalam konferensi pers Perkembangan Ekonomi Makro dan realisasi APBNP 2014 di Auditorium Mezzanine, Kementerian Keuangan, Senin, 5 Januari 2014.
Dari angka itu, penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.143,3 triliun atau 91,7 persen dari target Rp 1.246,1 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp 390,7 triliun atau 101 persen dari target Rp 386,9 triliun. “Capain tertinggi bersumber dari sumber daya alam minyak dan gas,” ujarnya.
Bambang mengatakan, seluruh target PNBP tercapai kecuali sumber daya alam non migas khsusnya mineral dan batubara serta kehutanan, pemerintah mengupayakan tambahan penerimaan terutama pajak non-migas hingga Rp 900 triliun, meskipun realisasi baru mencapai Rp 894,5 triliun atau 90,5 persen. “Memang mengalami shortage karena terjadi kenaikan restitusi pajak yang luar biasa, terjadi di hampir seluruh kantor wilayah Ditjen Pajak,” tuturnya.
Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN
19 jam lalu
Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN
Pengamat kebijakan publik Univesitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan tidak ada urgensi pembentukan Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan dalam pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka
