Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelum melantik tiga kepala lembaga Negara di Istana Negara, 27 November 2014. Jokowi melantik Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BN2TKI), Nusron Wahid, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Franky Sibarani dan Komite Aparatur Sipil Negara (ASN), Prof Sofyan Effendi. Tempo/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO,Jakarta - Presiden Joko Widodo mengingatkan pihak berwenang untuk tidak memperlambat proses perizinan investasi. Ia menilai kecepatan pengurusan izin sangat penting bagi pemerintah yang sedang membangun kepercayaan investor. (Baca: Dibuka Jokowi, IHSG Awal 2015 Menguat Tipis) Jokowi mengaku kerap mendengar keluhan tentang lamanya perizinan investasi. Contohnya, perizinan pembangunan pembangkit listrik yang berlarut-larut hingga enam tahun. "Kalau ada yang seperti itu, harus ada yang dicopot," kata Jokowi saat membuka perdagangan di Bursa Efek Indonesia, Jumat, 2 Januari 2014.
Menurut Jokowi, investasi dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Pemerintah akan membuka one stop service investment di tingkat nasional bulan ini. Layanan itu dibuka untuk mempermudah penanaman modal. (Baca: Tutup Tahun, Kurs Rupiah Cemerlang)
Jokowi juga mewajibkan pemerintah daerah memiliki layanan perizinan satu atap. Layanan satu atap ini akan meningkatkan gairah investasi di daerah. Jokowi mengakui bahwa saat ini sejumlah provinsi dan kabupaten/kota telah menerapkan layanan satu atap. "Namun kondisi ini belum terjadi di semua daerah."
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
14 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
