TEMPO.CO, Jakarta - Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi merekomendasikan penghentian impor Premium atau Research Octane Number (RON) 88. Proses penghentian tersebut ditargetkan bisa dilaksanakan dalam lima bulan ke depan.
"Kami sudah berkoordinasi dengan Pertamina, mereka bilang bisa 2 bulan, tapi itu mepet sekali, jadi kami beri waktu lima bulan," kata Ketua Tim Reformasi Faisal Basir dalam konferensi pers di gedung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Ahad, 21 Desember 2014.
Menurut Faisal, pemberian waktu transisi ini untuk memberi kesempatan kepada Pertamina melakukan pembaruan kilang-kilang lainnya. Selama ini, hanya kilang Balongan yang bisa memproduksi Oktan 92 atau biasa disebut Pertamax. (Baca: Tim Anti-Mafia Migas: Stop Impor Premium!)
Faisal menuturkan waktu transisi selama lima bulan ini juga mencukupi karena pada dasarnya kilang-kilang milik Pertamina sudah bisa menghasilkan Pertamax. "Cuma bentuknya Pertamax off jadi masih butuh menambahkan MTBE (methyl tert-butyl ether)," ujarnya. MTBE adalah zat tambahan untuk meningkatkan angka oktan bensin.
Selain itu, kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) Tuban juga sudah berdiri di Tanah Air. Kilang tersebut, menurut Faisal memiliki kemampuan untuk menghasilan RON 92.
Penghentian impor RON 88 ini, kata Faisal, dalam jangka panjang akan membawa dampak positif bagi negara. Perhitungannya, impor Pertamax perhitungannya lebih transparan dan terbarukan. Selama ini, penghitungan subsidi dengan RON 88 menggunakan angka yang lama, seperti ongkos pencampuran yang ditetapkan sebesar US$ 0,5.
Dengan penghentian impor RON 88, penghitungan untuk RON 92 lebih mudah. Tim Reformasi mengusulkan agar harga patokan BBM bersubsidi cukup menggunakan formula Mean of Platts Singapore (MOPS) plus alpha. Alpha itu ialah ongkos distribusi dan marjin.
AYU PRIMA SANDI
Berita Terpopuler
Ical, Lumpur Lapindo, dan Pemberi Harapan Palsu
3 Dalih Pemerintah Jokowi Talangi Utang Lapindo
Alasan TNI AL Tak Penuhi Permintaan Menteri Susi
Ahmad Dhani Kembali Omeli Garuda
Berita terkait
Terkini Bisnis: Ekonom Sepakat dengan Kritik Faisal Basri terhadap Menteri yang Bersaksi di Sidang MK, Puncak Arus Balik Lebaran
12 hari lalu
Yusuf Wibisono turut mengkritik menteri Muhadjir Effendy yang mengklaim tidak ada pengaruh bansos terhadap perolehan suara Prabowo - Gibran.
Baca SelengkapnyaEkonom Dukung Kritik Faisal Basri terhadap 3 Menteri yang Bersaksi soal Politisasi Bansos di MK
12 hari lalu
Yusuf Wibisono menilai pendapat ketiga menteri di hadapan majelis hakim MK mengecewakan publik.
Baca SelengkapnyaFaisal Basri Tanggapi Airlangga Hartarto soal Produksi Beras Anjlok 5,88 Juta Ton karena El Nino: Bluffing Luar Biasa
14 hari lalu
Faisal Basri mengkritik statment Airlangga Hartarto dalam sidang sengketa Mahkamah Konstitusi yang menyebut produksi beras di Indonesia turun karena El Nino.
Baca SelengkapnyaFaisal Basri Blak-blakan Kritik 3 Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres: Mereka Hanya Baca Pidato Kenegaraan
14 hari lalu
Faisal Basri menanggapi kesaksian empat menteri Presiden Jokowi dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Tiga di antaranya disebut hanya membaca pidato.
Baca Selengkapnya4 Pernyataan Faisal Basri Saat Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK, Termasuk Politik Gentong Babi ala Jokowi
24 hari lalu
Ekonom senior UI Faisal Basri jadi ahli dalam sidang sengketa Pilpres di MK. Setidaknya ada 4 poin yang ia tegaska,. termasuk politik gentong babi.
Baca SelengkapnyaFaisal Basri di Sidang Sengketa Pilpres: Dari Pork Barrel hingga Sebut Sederet Nama Menteri Jokowi
27 hari lalu
Faisal Basri mengatakan politik gentong babi di Indonesia lewat program bansos. Ekonom senior UI itu juga menyebut sederet nama menteri Jokowi.
Baca SelengkapnyaDi Sidang MK, Faisal Basri Sebut BLT El Nino Diperpanjang Hanya untuk Kepentingan Elektoral
27 hari lalu
Ekonom senior UI Faisal Basri mengungkapkan alasan bantuan langsung tunai atau BLT El Nino diperpanjang dalam sidang sengketa Pilpres di MK.
Baca SelengkapnyaFaisal Basri Sebut Impor 3 Juta Ton Beras untuk Antisipasi Pilpres Putaran Kedua
27 hari lalu
Ekonom senior UI Faisal Basri menyoroti impor beras dan kaitannya dengan Pilpres dalam sidang di Mahkamah Konstitusi hari ini.
Baca SelengkapnyaFaisal Basri Soroti Politik Gentong Babi di Sidang Sengketa Pilpres
27 hari lalu
Faisal Basri menyebut politik gentong babi di Indonesia, berbeda dengan di Amerika. Di Indonesia lewat program bansos.
Baca SelengkapnyaFaisal Basri hingga Mantan Dirjen Otonomi Daerah Djohermansyah Jadi Saksi Ahli Kubu Anies di Sidang MK
27 hari lalu
MK memeriksa saksi dan ahli yang diajukan oleh kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam sidang sengketa Pilpres hari ini.
Baca Selengkapnya