Pemerintah Cegah 168 Pengemplang Pajak

Rabu, 17 Desember 2014 18:26 WIB

Mardiasmo. TEMPO/Zulkarnain

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan hingga saat ini sudah ada 168 wajib pajak yang dicegah ke luar negeri karena mengemplang pajak. Menurut dia, surat pencegahan sudah diteken melalui keputusan Menteri Keuangan. “Kami ingin ada upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tak patuh,” kata Mardiasmo dalam konferensi pers di kantornya, Rabu, 17 Desember 2014.

Mardiasmo menjelaskan, ada 487 wajib pajak yang diusulkan untuk dicegah, yaitu 402 wajib pajak badan dan 85 wajib pajak pribadi. Nilai tunggakan pajak keseluruhan mencapai Rp 3,32 triliun. Namun, berdasarkan hasil penelaahan, baru 168 yang sudah siap dicekal, yakni 147 wajib pajak badan dan 21 wajib pajak pribadi. (Baca: Kejar Pengemplang Pajak, Menkeu ke Singapura)

Pencegahan dilakukan terhadap 40 pengemplang pajak yang berasal dari Asia, Amerika, Australia, dan Eropa dengan nilai tagihan sebesar Rp 57,2 miliar. Sisanya, sebanyak 128 orang adalah warga negara Indonesia yang mengemplang pajak Rp 541,6 miliar. Kebanyakan pengemplang pajak berasal dari sektor perdagangan dan industri.

Mardiasmo mengatakan pihaknya masih memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang masih diproses atau sudah dicegah untuk menunaikan kewajibannya. Pencegahan dilakukan bagi mereka yang tunggakan pajaknya lebih dari Rp 100 miliar. “Jika wajib pajak tidak melakukan pembayaran juga, kami bisa lakukan pemanggilan paksa sampai penyanderaan (gijzeling),” ucapnya. (Baca: Cara Baru Permalukan Penunggak PBB)

Mardiasmo menjelaskan, pencegahan ini merupakan kewenangan Kementerian Keuangan sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 19 Tahun 2000. “Jadi jika ada wajib pajak yang merasa belum membayar tunggakan, selesaikan.”

Menurut Mardiasmo, saat ini ada 31 pengemplang pajak yang ditengah diteliti untuk dilakukan gijseling. Dia mengatakan pihaknya sudah bekerja sama dengan kepolisian serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. “Jadi, orang kaya, selebritas, sekarang sedang kami lihat. Kami ingatkan untuk bayar pajak dengan benar,” katanya. (Baca: 'Ngemplang Pajak, Cekal; Tilep Pajak, Pecat')

ANGGA SUKMA WIJAYA

Berita terpopuler:
Strategi Jokowi Atasi Pelemahan Rupiah
Beda Cara Jokowi dan SBY Meredam Rupiah Jeblok
Selain Amerika, Negara Ini Bikin Rupiah Anjlok

















Advertising
Advertising

Berita terkait

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

1 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

2 hari lalu

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

3 hari lalu

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

23 hari lalu

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

Pemerintah RI menyalurkan bantuan Rp 6,5 M kepada Laos untuk mendukung pemerintah negara tersebut sebagai Keketuaan ASEAN 2024.

Baca Selengkapnya

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

34 hari lalu

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

Museum Layang-Layang Indonesia memperingati 21 tahun eksistensinya mengabadikan kebudayaan layangan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

43 hari lalu

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

Kemenkeu memastikan aspirasi masyarakat tentang bea cukai produk impor yang merupakan barang bawaan bakal dipertimbangkan oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

46 hari lalu

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

KPK menyerahkan barang rampasan negara hasil perkara tindak pidana korupsi kepada enam instansi pemerintah.

Baca Selengkapnya

Apa Itu SPT Tahunan?

50 hari lalu

Apa Itu SPT Tahunan?

SPT Tahunan adalah surat yang digunakan WP untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta, dan kewajiban.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah

52 hari lalu

Ramai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah

Dana BOS yang selama ini cukup banyak membantu pendidikan justru diwacanakan dialihkan sebagian ke program makan siang gratis Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Pisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu, Faisal Basri: Presiden Makin Gampang Cawe-cawe

53 hari lalu

Prabowo Ingin Pisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu, Faisal Basri: Presiden Makin Gampang Cawe-cawe

Ekonom Faisal Basri mengkritik rencana Prabowo Subianto yang ingin memisahkan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan.

Baca Selengkapnya