Gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Medan Merdeka Selatan. Jakarta, 2 Oktober 2010. Dok.TEMPO/ JACKY RACHMANSYAH.
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan dirinya menolak keras rencana Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno yang hendak menjual gedung kementeriannya di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Menurut dia, penekanan biaya operasional Kementerian BUMN dengan menjual gedung justru merupakan cara yang keliru. "Itu aneh dan lucu. Di saat banyak sekali orang membutuhkan gedung, Bu Rini malah jual gedung," kata Fadli saat dihubungi Tempo, Rabu, 17 Desember 2014. (Baca: Kantor Menteri BUMN Dijual, DPR Ajukan Hak Angket)
Menurut Fadli, sebenarnya Rini dapat melakukan upaya lain untuk dapat menekan biaya operasional Kementerian BUMN. Dia mencontohkan, 17 lantai gedung Kementerian BUMN yang tak terpakai dapat diisi oleh perusahaan-perusahaan BUMN. Dengan demikian, koordinasi antara BUMN dan perusahaan-perusahaan di bawahnya akan lebih efektif. (Baca: Respons JK Soal GedungBUMN Mau Dijual ke Ahok)
Selain itu, kata Fadli, gedung-gedung bekas perusahaan BUMN yang tak terpakai dapat disewakan ke berbagai pihak. Keuntungan dari penyewaan itu dapat digunakan kembali sebagai tambahan biaya operasional BUMN.
Rini berencana menjual gedung Kementerian BUMN dengan alasan melebihi kebutuhan Kementerian BUMN. Dia menilai gedung tersebut terlalu besar bagi kementerian yang hanya punya 250 pegawai. Selain itu, ia merasa keberatan karena gedung 21 lantai ini membutuhkan banyak daya listrik untuk alat pengatur suhu di semua ruangan.
Rencana penjualan gedung kementeriannya, antara lain, bertujuan untuk mengefisiensikan biaya operasi Kementerian. Setelah gedung kementeriannya terjual, Rini berencana menyewa gedung yang relatif kecil untuk berkantor.
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, memimpin pertemuan bilateral yang penting dengan Delegasi Parlemen Myanmar dalam Pengasingan di Sidang Parlemen Dunia (IPU) di Jenewa, Swiss.