Ditarget Jokowi Rp 2.000 T, Ini Jurus Dirjen Pajak

Reporter

Selasa, 16 Desember 2014 18:36 WIB

Mardiasmo. TEMPO/Zulkarnain

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo tidak mengutamakan target pendapatan pajak kepada Direktur Jenderal Pajak yang akan terpilih. Namun ada hal lain yang diincar dari pejabat baru tersebut. "Manajemen kelembagaan lebih diutamakan," ujar Mardiasmo, Selasa, 16 Desember 2014.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menargetkan penerimaan pajak hampir Rp 2.000 triliun. Target itu, tutur Mardiasmo, bukti bahwa potensi penerimaan pajak Indonesia cukup besar. "Ada reward dari Presiden untuk Dirjen Pajak jika target tersebut tercapai," katanya.

Mardiasmo, yang juga Ketua Panitia Seleksi Dirjen Pajak, menekankan penataan kelembagaan sebagai proyeksi masa depan Dirjen Pajak. Sebab, pemerintah kini menghendaki perubahan dalam sistem perpajakan. (Baca: 'Ngemplang Pajak, Cekal; Tilep Pajak, Pecat')

Menurut Mardiasmo, dengan seleksi ini, Dirjen Pajak yang baru diharapkan dapat melakukan reformasi birokrasi. Mardiasmo juga berharap Dirjen Pajak tidak harus berasal dari internal lembaga pajak untuk menjaga transparansi dan independensi. "Semua jabatan eselon I di Kementerian Keuangan akan dilelang secara terbuka," ujarnya.

Ihwal target penerimaan pajak, Mardiasmo yakin hal itu bisa dilakukan jika Dirjen terpilih mampu melakukan reformasi birokrasi. Sebab, sosok tersebut memiliki kompetensi yang pas dan integritas yang mumpuni. "Kualifikasi terpenuhi, target pajak otomatis terpenuhi," katanya. (Baca: Melongok Harta Puluhan Miliar Calon Dirjen Pajak)

ANDI RUSLI

Berita Terpopuler
Begini Akhir Teror Penyanderaan di Australia
Rini Soemarno Mau Jual Gedung BUMN ke Ahok
Dua Sandera Tewas, Korban Teror di Australia







Berita terkait

Bambang Brodjonegoro Menjadi Komisaris Independen Astra

7 hari lalu

Bambang Brodjonegoro Menjadi Komisaris Independen Astra

PT Astra International Tbk. (ASII) menetapkan jajaran komisaris dan direksi baru.

Baca Selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

14 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

44 hari lalu

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.

Baca Selengkapnya

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

47 hari lalu

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

55 hari lalu

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.

Baca Selengkapnya

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

5 Januari 2024

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.

Baca Selengkapnya

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

29 November 2023

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

Setelah tanggal 31 Desember 2023, masyarakat menggunakan NIK untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Begini caranya jadi NPWP

Baca Selengkapnya

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

29 November 2023

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

Kemenkeu akan segera menerapkan kebijakan NIK jadi NPWP secara penuh pada pertengahan 2024. Berikut cara cek NIK yang sudah tertintegrasi dengan NPWP.

Baca Selengkapnya

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

8 November 2023

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

Memadankan NIK-NPWP dilakukan paling lambat Desember 2023. Begini caranya.

Baca Selengkapnya

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

27 Oktober 2023

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

DJP memastikan bahwa kerahasiaan data yang berkaitan dengan wajib pajak akan terjaga saat skema prepopulated diterapkan.

Baca Selengkapnya