Meneg BUMN : Setiap BUMN Harus Setor 50 Persen

Reporter

Editor

Rabu, 15 Juni 2005 06:38 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Sugiharto, menyatakan akan terus memantau dan mengoptimalkan kinerja BUMN demi pemenuhan setoran dividen BUMN kepada negara. Pemantauan itu dijabarkan dalam tiga strategi; restrukturisasi, profitisasi dan privatisasi. "Itu saya sebut triple track strategi,"ujar Sugiharto di Gedung Departemen Keuangan, Jakarta.Menurut Sugiharto, setiap BUMN diminta menyetorkan dividen kepada negara maksimal 50 persen dari keuntungan. Namun, persentase itu tidak mutlak. "Jika keuntungan tinggi, dan nilai target setoran tidak berubah, persentasenya bisa di bawah 50 persen. Nilai nominalnya bisa bervariasi, tergantung BUMN-nya,"ujar Sugiharto.Menteri Sugiharto akan intensif melakukan pengawasan demi mengoptimalkan kinerja BUMN. "Semua BUMN akan didatangi, baik yang untung maupun yang rugi, supaya bisa untung,"katanya.Saat ini BUMN yang untung, adalah BUMN yang sudah go-public dan BUMN berskala besar. "Saya optimis, target APBN sebesar Rp 8,9 triliun, bisa tercapai. Perkiraan saya, bahkan deviden bisa lebih dari Rp 10 triliun,"kata Sugiharto.Sekalipun optimis, Sugiharto mengakui sampai saat ini, BUMN belum menyetorkan devidennya kepada pemerintah. Ini, terkait dengan jadual RUPS setiap BUMN. "Biasanya deviden dibayarkan 1-3 bulan setelah RUPS. Lazimnya, RUPS berlangsung pada Mei-Juni, jadi baru Juli-September,"ujarnya.Jika setoran deviden BUMN lebih besar dari target yang ditetapkan, tidak serta merta terjadi pengurangan langkah privatisasi. "Itu keputusan bersama menjelang akhir tahun, bersama DPR. Tapi, jika profit BUMN baik, saya punya fleksibilitas yang besar untuk memilih ; deviden atau privatisasi?"kata Sugiharto.Soal Privatisasi? BUMN yang diprivatisasi, bisa berasal dari yang sudah go-public maupun belum. Pemilihan BUMN tersebut, harus juga disetujui DPR. "Sektornya bisa perbankan, pertambangan, atau riel, termasuk infrastruktur,"kata Sugiharto. Menurut Sugiharto, pola privatisasi sebagian besar adalah Secondary Offering. "Bisa juga Initial Public Offering,"katanya.Thoso Priharnowo

Berita terkait

Cara Cek Kelulusan Hingga Jadwal Seleksi Tes online Rekrutmen Bersama BUMN

1 hari lalu

Cara Cek Kelulusan Hingga Jadwal Seleksi Tes online Rekrutmen Bersama BUMN

Ini yang harus diperhatikan dan dipantau saat ikut rekrutmen bersama BUMN.

Baca Selengkapnya

Dewan Kehormatan Minta Ketum PWI Patuhi Sanksi Ihwal Dugaan Penyelewengan Hibah BUMN

2 hari lalu

Dewan Kehormatan Minta Ketum PWI Patuhi Sanksi Ihwal Dugaan Penyelewengan Hibah BUMN

DK PWI telah memutuskan memberikan sanksi dan tindakan organisatoris terhadap Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun dan tiga pengurus PWI lainnya.

Baca Selengkapnya

Klarifikasi Sekjen PWI Pusat atas Rilis Dewan Kehormatan PWI Pusat

18 hari lalu

Klarifikasi Sekjen PWI Pusat atas Rilis Dewan Kehormatan PWI Pusat

Siaran Pers sekaligus hak jawab atas Siaran Pers Dewan Kehormatan PWI, agar dimuat oleh media yang telah menyiarkan.

Baca Selengkapnya

Klarifikasi Sekjen PWI Jawab Dewan Kehormatan soal Penggelapan Hibah Kementerian BUMN

18 hari lalu

Klarifikasi Sekjen PWI Jawab Dewan Kehormatan soal Penggelapan Hibah Kementerian BUMN

Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Sayid Iskandarsyah membantah tudingan DK PWI terkait penggelapan dana Rp 2,9 miliar.

Baca Selengkapnya

Perkumpulan Wartawan Media Online akan Surati Kementerian BUMN soal Dugaan Korupsi Dana Hibah Rp 2,9 Miliar

20 hari lalu

Perkumpulan Wartawan Media Online akan Surati Kementerian BUMN soal Dugaan Korupsi Dana Hibah Rp 2,9 Miliar

Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia atau PWMOI akan kirim surat ke Kementerian BUMN ihwal dugaan korupsi dana hibah sebesar Rp 2,9 Miliar.

Baca Selengkapnya

Hibah Kementerian BUMN Diduga Diselewengkan Pengurus PWI

21 hari lalu

Hibah Kementerian BUMN Diduga Diselewengkan Pengurus PWI

Dana hibah buat PWI sejatinya untuk uji kompetensi wartawan.

Baca Selengkapnya

Marak Informasi Bohong soal Rekrutmen Bersama BUMN, Masyarakat Diminta Hanya Akses dari Situs Resmi

27 hari lalu

Marak Informasi Bohong soal Rekrutmen Bersama BUMN, Masyarakat Diminta Hanya Akses dari Situs Resmi

Kementerian BUMN mengimbau kepada peserta Rekrutmen Bersama BUMN 2024 untuk selalu mengakses informasi perihal pendaftaran ini di situs resmi FHCI.

Baca Selengkapnya

Pertamina dan Kementerian BUMN Tebar 1.000 Paket Sembako Murah

36 hari lalu

Pertamina dan Kementerian BUMN Tebar 1.000 Paket Sembako Murah

Pertamina memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Baca Selengkapnya

Erick Thohir Nonaktifkan Dirut Taspen Buntut Kasus Investasi Fiktif, Ini Profil Antonius Kosasih

48 hari lalu

Erick Thohir Nonaktifkan Dirut Taspen Buntut Kasus Investasi Fiktif, Ini Profil Antonius Kosasih

Menteri BUMN Erick Thohir nonaktifkan Direktur Utama Taspen Antonius Kosasih, buntut dugaan korupsi investasi fiktif di PT Taspen tahun anggaran 2019.

Baca Selengkapnya

Mudik Gratis, Kementerian BUMN Sediakan Transportasi bagi Penyandang Disabilitas

52 hari lalu

Mudik Gratis, Kementerian BUMN Sediakan Transportasi bagi Penyandang Disabilitas

Kementerian BUMN kembali gelar program mudik gratis bertema "Mudik Asyik Bersama BUMN 2024" jelang perayaan Ramadan 2024

Baca Selengkapnya