TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan keputusan Presiden Joko Widodo mencabut subsidi bahan bakar minyak sudah tepat untuk mengurangi defisit transaksi berjalan. "Alhamdulilah, benar sekali langkah itu," kata Chatib di Jakarta, Selasa, 25 November 2014. "Saya enggak melihat kebijakan lain lebih benar selain kenaikan BBM."
Dengan menaikkan harga BBM subsidi, menurut Chatib, maka ruang fiskal terbuka lebar bagi pemerintah untuk merelokasi subsidi BBM ke sektor produktif. "Kan, nantinya bisa membangun infrastruktur dan lainnya, keputusannya tepat sekali," ungkapnya. (Baca: Menkeu Paparkan Manfaat Harga BBM Naik ke Investor)
Chatib kemudian menceritakan kondisi saat Presiden SBY menaikkan harga BBM dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500 pada 22 Juni 2013. Jika saat itu SBY tak mengurangi subsidi BBM, maka krisis 1998 bakal terulang. (Baca: Tanri Abeng: Kalau Mengerti, Kenaikan BBM Itu Baik)
Setelah didapuk menjadi Menteri Keuangan menggantikan Agus Martowardjo pada 21 Mei 2013, Chatib langsung dihadapkan pada persoalan pelik ekonomi. Salah satunya laporan Ben Bernanke yang memberi sinyal jika tapering off yang dilakukan Amerika Serikat berimbas terhadap pelemahan kurs rupiah. "Opsinya saat itu hanya menaikan BBM subsidi supaya defisit transaksi berjalan lebih kecil," ungkapnya. (Baca juga: BBM Kerap Naik, Cuma Jokowi yang Diinterpelasi)
Dengan perhitungan matang, Chatib akhirnya menenteng proposal rencana kenaikan harga BBM sebesar 44 persen di muka DPR. "Saat itu saya tidak bilang (krisis) karena menjabat sebagai menteri keuangan, kalau bilang, masyarakat tentu panik," ujarnya.
Keputusan mencabut subsidi BBM tersebut disambut kenaikan BI rate oleh Bank Indonesia yang membuat mata uang rupiah tertekan. Namun keberanian itu memberikan hasil dengan menyempitnya defisit transaksi dari US$ 10 miliar menjadi US$ 4 miliar. "Kita akhirnya berhasil keluar dari krisis bulan Januari 2014," paparnya.
