Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, sebelum mengikuti rapat dengar pendapat umum dengan Komite II DPD, di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu, 5 November 2014. Dalam pertemuan tersebut Menteri Susi mengancam mundur dari Kabinet Kerja Jokowi jika birokrasi bergerak lambat dalam merespons rencana pembuatan peraturan menteri untuk mengubah aturan yang memberatkan nelayan ataupun investor. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Adji Sularso menyatakan tidak ada kendala berarti dalam mencegah dan menindak pencurian ikan. "Tinggal bagaimana kemauannya," kata Adji saat dihubungi pada Kamis, 20 November 2014. (Baca: Menteri Susi dan Risma Ngobrol sampai Pukul 00.30)
Saat ini, anggaran untuk penjagaan perairan mencapai hampir Rp 1 triliun. Menurut Adji, dana tersebut jauh lebih besar daripada saat dirinya menjabat pada 2007-2010, yang hanya Rp 350 miliar. (Baca: Menteri Susi: Mohon Mangrove Jangan Ditebang)
Selain itu, penjagaan dilakukan hampir 200 kapal yang terdiri atas 25 milik pemerintah, 50 milik TNI Angkatan Laut, dan 100 milik kepolisian. Kapal-kapal ini disebar ke seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah rawan seperti Pontianak, Natuna, Batam, dan Sulawesi Utara. "Persoalannya, lebih banyak kapal yang 'nongkrong' daripada beredar," kata Adji. (Baca: Menteri Susi Ternyata Nge-fan dengan Risma)
Dari jumlah tersebut, Adji mengatakan hanya 10 kapal yang aktif berpatroli keliling. Sedangkan kapal nelayan asing terdiri atas 10-20 kapal kecil dan sebuah kapal induk. Jumlah yang tak berimbang ini mengakibatkan banyaknya kapal pencuri yang lolos. (Baca: Redam BBM Naik, Jokowi Juga Andalkan Kartu Susi)
Selain itu, sistem kejar-tangkap saat patroli dinilai tak efektif dan cenderung membuang bahan bakar. Adji menyarankan agar pemerintah mengubah sistem pemantauan kapal-kapal dengan menggunakan radar pemantau. (Baca: Jadi Menteri, Susi Akui Kehilangan Banyak Hal)
"Jadi, saat sudah ketahuan, baru dikejar. Sebab, kalau bolak-balik, malah kapalnya tahu dan kabur," katanya. Namun, untuk ide ini, Indonesia membutuhkan kapal patroli berkecepatan minimal 30 knot. (Baca: Terganggu Isu Tato, Menteri Susi Mau Cubit Jurnalis)
