Dirjen Pajak Fuad Rahmany (kiri) dan Dirjen Bea Cukai Agung Kuswandono. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan lembaganya sedang menyiapkan lelang jabatan untuk posisi Direktur Jenderal Pajak. Meski dilelang, pengisi jabatan Direktur Jenderal Pajak harus berasal dari pegawai negeri sipil. "Baik internal Kementerian Keuangan maupun dari luar," kata dia di kantornya, Senin, 10 November 2014. (Baca: Jokowi Usul Dirjen Pajak Jadi Kementerian)
Kiagus mengatakan lelang jabatan Direktur Jenderal Pajak dilakukan dalam dua ke depan atau paling lambat Rabu, 12 November 2014. Kementerian Keuangan akan mengumumkan syarat dan ketentuan pendaftaran melalui laman www.kemenkeu.go.id. "Nanti seleksinya melalui Komisi Pengawasan Perpajakan," ucapnya. (Baca: Dirjen Pajak Bahas Kebocoran dengan KPK).
Menurut Kiagus, dalam lelang jabatan ini ada proses seleksi administrasi, tes kecakapan dan kelayakan, tes kesehatan, dan wawancara. Seluruh proses ini diharapkan selesai secepatnya sehingga nama Dirjen Pajak baru bisa diumumkan pada pertengahan Desember 2014. (Baca: Kejar Target, Dirjen Pajak Butuh 95 Ribu Pegawai)
Saat ini jabatan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dipegang oleh Fuad Rahmany. Fuad akan memasuki masa pensiun pada 1 Desember 2014 setelah memangku jabatan ini sejak 2011. Fuad yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam) menggantikan Mohammad Tjiptardjo yang telah pensiun.
Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding
50 hari lalu
Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding
Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.
DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya
5 Januari 2024
DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya
DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.
