Sejumlah teknisi sedang menyelesaikan perakitan mobil di PT Astra Daihatsu Motor, Jakarta. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Surabaya - Rencana kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi pada awal masa pemerintahan Presiden Joko Widodo diyakini tidak akan sampai mengguncang industri otomotif. Kenaikan harga BBM bersubsidi hanya akan menyebabkan perlambatan untuk jangka pendek atau bahkan tidak sama sekali. (Baca: Nasib BBM Bersubsidi Dibahas di Kantor Wapres)
"Biasanya, untuk jangka pendek ada perlambatan sekitar dua bulan, tergantung berapa besar kenaikannya," kata Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Noegardjito seusai pembukaan Pameran Otomotif Surabaya (POS) 2014 di Grand City, Rabu, 29 Oktober 2014.
Noegardjito berkaca pada pengalaman kenaikan harga BBM bersubsidi pada 2005. Kenaikan yang terjadi dua kali, yakni 1 Maret dan 1 Oktober 2015, itu menyebabkan penjualan mobil domestik turun hingga 39 persen.
Jika pemerintahan baru Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat menaikkan harga BBM bersubsidi, penurunan penjualan bisa kembali terjadi. "Tapi tidak lama penyesuaiannya, karena masyarakat hanya kaget," ujarnya.
Dia memberi catatan, industri bisa saja tak syok sama sekali bila subsidi tak dicabut sepenuhnya dan kenaikan, misalkan, hanya Rp 500. "Mungkin penjualan enggak akan turun," tuturnya sambil tertawa.
Ia berharap pemerintah segera memberikan kepastian agar bisnis otomotif tetap kondusif. Menurut data Gaikindo, penjualan mobil di Indonesia diproyeksikan mencapai 1,25 juta unit sampai akhir 2014. Angka itu mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu sebesar 1,22 juta.
Sedangkan ekspor nasional untuk mobil setengah jadi atau completely knocked down (CKD) meningkat dari 105 ribu unit pada 2013 menjadi sekitar 120 ribu pada 2014. Untuk ekspor mobil utuh atau completely built-up (CBU) pada 2013 sebesar 170 ribu. "Tahun ini proyeksinya mencapai 200 ribu," kata Noegardjito.
