TEMPO Interaktif, Jakarta:Departemen Pertanian mengajukan pinjaman kepada Islamic Development Bank (IDB) sebesar US $ 1,57 miliar untuk membangun dan memperbaiki sarana infrastruktur pertanian. “Dalam pengajuan dana ini, terdapat 10 proyek infrastruktur,” kata Menteri Pertanian Anton Apriyantono kepada wartawan di Jakarta, Senin (30/5). Dari 10 proyek tersebut, kata Anton, terdapat 4 proyek yang diprioritaskan antara lain, rehabilitasi sistem irigasi di Jatiluhur, Jawa Barat, dengan anggaran US$ 50 juta, pembanguann sarana pertanian khususnya padi di 4 propinsi dengan dana US$ 80 juta, pembangunan dan rehabilitasi irigasi pedesaan di 21 propinsi dengan dana US$ 277 juta. Selain itu, pembangunan dan rehabilitasi teknis sistem irigasi di tingkat petani pada 13 propinsi dengan dana US$ 251 juta.Menurut Anton, sisanya atau 6 proyek lagi akan diusahakan untuk dilimpahkan ke dua badan pembiayaan di bawah IDB, yaitu Kuwait Development dan Saudi Arabia Development Fund. “Pihak IDB menanggapi positif proposal pendanaan ini,” ujarnya. Mereka bahkan merealisasikannya dengan langsung berkunjung ke Indonesia selama 12 hari untuk meninjau kondisi di Indonesia. Sebelumnya, IDB juga pernah memberikan bantuan dana untuk korban tsunami di Aceh sebesar US $ 391 juta.Pengajuan proposal pendanaan ini dilatarbelakangi tidak cukupnya alokasi dana pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur pertanian. “Departemen Pertanian hanya mendapat dana Rp 4 triliun dalam APBN-P,” ucap Anton. Padahal jumlah itu tidak mencukupi untuk memperbaiki sarana infrastruktur pertanian yang menjadi tanggung jawab pemerintah. “Oleh karena itu, kami mengajukan proposal ini kepada IDB,” jelasnya.Dana pinjaman dari IDB merupakan soft loan dengan tingkat bunga kurang dari 1 persen per tahun. Masa pinjaman selama 12 tahun dengan libor plus 1,25 hingga 3 persen. “Tingkat bunganya lebih rendah dibandingkan dengan tingkat bunga pinjaman dalam negeri yang mencapai 8-9 persen per tahun,” katanya. Rini Kustiani