Unjuk rasa ribuan pekerja menuntut kenaikan UMK. TEMPO/ RUMBADI DALLE
TEMPO.CO, Malang - Dewan Pengupahan Kabupaten Malang, Jawa Timur, mengusulkan upah minimum tahun depan naik 17 persen dari upah minimum 2014, atau dari Rp 1.635.000 menjadi Rp 1.912.950 per bulan.
Untuk wilayah Malang Raya, besaran upah minimum 2014 Kabupaten Malang yang tertinggi dibanding besaran upah minimum di Kota Malang dan Kota Batu yang masing-masing sebesar Rp 1.587.000 dan Rp 1.580.037 per bulan. (Baca: UMK Kota Semarang 2015 Diusulkan Rp 1,6 Juta)
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang Razali mengatakan Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja, perguruan tinggi, dan pakar sudah membahas besaran upah minimum 2015 pada Agustus lalu. "Persentase kenaikan tidak jauh berbeda dari tahun lalu, tapi sementara ini kami terima dulu usulan naik 17 persen itu," kata Razali, Selasa, 14 Oktober 2014.
Skala kenaikan 17 persen itu masih lebih rendah dibandingkan kenaikan upah minimum 2014 yang sebesar Rp 1.635.000, atau naik 21 persen dari upah minimum 2013 yang besarnya Rp 1.343.700 per bulan. Adapun upah minimum 2012 sebesar Rp 1.130.500. (Baca berita lainnya: Upah-Minimum-2015-Diperkirakan-Tak-Ada-Kenaikan)
Dengan gambaran tersebut, menurut Razali, kenaikan upah minimum antara 17-21 persen tiap tahun dianggap wajar. Ia optimistis usulan kenaikan 17 persen itu diterima kalangan buruh dan pengusaha.
"Usulan kenaikan 17 persen ini belum bersifat final karena masih ada ruang dialog untuk membahas pah minimum kabupaten 2015 sampai minggu ketiga Oktober. Sebelum diserahkan ke bupati, masih ada kemungkinan berubah lagi besaran kenaikannya," katanya.
Hingga kini tim penyusun kebutuhan hidup layak (KHL) masih terus melakukan survei. Komponen KHL yang disurvei, antara lain sewa kos-kosan, ongkos transportasi, dan harga kebutuhan pokok. Harga kebutuhan pokok menjadi hal yang terpenting untuk disurvei sehingga mayoritas kegiatan survei dilakukan di pasar-pasar tradisional. (Lihat pula: Pengusaha: UMK Surakarta Sangat Tinggi)
Serikat Buruh Menilai Ada yang Keliru dalam Penetapan UMP dan UMK 2023
21 November 2022
Serikat Buruh Menilai Ada yang Keliru dalam Penetapan UMP dan UMK 2023
Presiden Partai Buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai aturan baru ihwal penetapan upah minimum menimbulkan kebingungan.
Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menjelaskan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dibutuhkan di tengah ancaman resesi global 2023.
