Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan. ANTARA/Reno Esnir
TEMPO.CO, Surabaya - Rencana pembangunan tol laut oleh presiden terpilih, Joko Widodo, membutuhkan dukungan berupa adanya perusahaan induk (holding company) pelabuhan. Hal itu diungkapkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan di sela peluncuran pembentukan holding BUMN perkebunan dan BUMN kehutanan.
"Kalau 'tol laut' dimulai, nanti pelabuhan juga harus dibikin holding, dan itu penting," katanya di gedung PTPN XI, Surabaya, Kamis, 2 Oktober 2014. (Baca: Indonesia Tak Masuk Peta Perdagangan Maritim Dunia)
Keberadaan perusahaan induk pelabuhan dinilai akan memperlancar distribusi barang ke seluruh Indonesia. Penyatuan pelabuhan akan mencakup berbagai sistem pelabuhan yang kini masih beragam. Keberadaan perusahaan induk akan menyeragamkan sistem dalam satu komando.
Konsekuensinya, pelabuhan dari ujung barat hingga timur Nusantara harus memiliki kemampuan yang setara. Juga, harus siap dengan sistem yang kompatibel. "Jangan sampai berbeda-beda. Pelabuhan di Bitung begini, Jakarta begini, lalu bentuk pelayanan pelabuhan di Surabaya berbeda lagi," kata dia. (Baca: Bangun Maritim, Jokowi Anggarkan Rp 60 Triliun)
Dahlan mengakui pembentukan perusahaan induk pelabuhan hanya mungkin dilakukan oleh pemerintahan mendatang. Sebab, sebelumnya, Indonesia telah membuat konsep serupa bernama Pendulum Nusantara. Kementerian BUMN sudah berupaya merintis holding peti kemas setahun yang lalu. "Tapi, kayaknya enggak jalan, tidak berhasil karena ego masing-masing," ungkapnya.
Menurut Dahlan, peti kemas akan menjadi angkutan masa depan. Untuk itu, diperlukan adanya holding pelabuhan, yang sekaligus mencakup di dalamnya peti kemas dan perusahaan pelayaran.
Di tempat terpisah, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Djarwo Surjanto menolak mengomentari wacana tersebut. "Itu bukan wewenang saya. Tanyakan saja ke Kementerian BUMN," kata dia saat acara soft opening Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara. (Baca: Presiden Terpilih Prioritaskan Diplomasi Kelautan)
RI Bakal Gelar Forum Negara Pulau dan Kepulauan, Bahas Isu Iklim hingga Pencemaran
20 Juli 2023
RI Bakal Gelar Forum Negara Pulau dan Kepulauan, Bahas Isu Iklim hingga Pencemaran
Pemerintah akan menggelar Forum Negara Pulau dan Kepulauan (Archipelagic and Island States/Ais Forum) pada 10-11 Oktober 2023 di Bali. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Kemenko Marves menyebut, forum tersebut akan menghadirkan delegasi dari 51 negara anggota Ais Forum.
