Jokowi (kanan) dan Jusuf Kalla. ANTARA/Rosa Panggabean
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla mengatakan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 yang sudah disepakati oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah hanya mengakomodasi program-program umum. (Baca juga: RAPBN 2015 Hanya Hitung Pengeluaran Utama).
"Namun, selain program umum, kami juga memiliki program khusus," ujar Kalla dalam acara peluncuran buku Bridging the Gap dan No Easy Way karya Wijayanto Samirin di Jakarta, Selasa, 30 September 2014.
Menurut JK, begitu Kalla biasa disapa, bidang-bidang yang disasar program khusus presiden terpilih Joko Widodo, seperti kesehatan (Kartu Indonesia Sehat), pendidikan (Kartu Indonesia Pintar), serta maritim (pembangunan tol laut) belum tercantum dalam RAPBN 2015. Program-program khusus tersebut kelak bisa diatur dan disepakati bersama oleh pemerintah dan parlemen mendatang. "Ini kan cuma satuan dua, nanti satuan tiganya akan disesuaikan dengan program pelaksanannya," ujar JK.
Hal yang sama diungkapkan anggota Komisi Keuangan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Arif Budimanta. Dia mengatakan RUU APBN 2015 yang telah disepakati oleh pemerintah dan Banggar belum bisa mengakomodasi program Jokowi-JK. "Kurang memuaskan program Nawa Cita, belum terakomodasi," tuturnya.
Untuk mengantisipasi terhambatnya penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015, kata Arif, partainya akan melakukan komunikasi politik di parlemen.
Arief optimistis program-program Jokowi-JK bisa diakomodasi dalam APBN-P 2015. "Saya rasa parlemen (yang dikuasai Koalisi Merah Putih) tidak memiliki alasan yang kukuh untuk menolak APBN-P. Apalagi APBN-P ini bertujuan untuk mensejahterakan rakyat," kata Arif.
