Seorang warga dengan wajah di penuhi lumpur berdiri di sisi tanggul seusai memasang puluhan patung manusia lumpur di atas lumpur Lapindo, Porong, Sidoarjo, (26/5). TEMPO/Fully Syafi
TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto mengatakan pemerintah Joko Widodo akan mengevaluasi penanganan bencana lumpur Lapindo. "Harus ada evaluasi soal penanganan. Apalagi selama ini penanganan Lapindo menggunakan anggaran negara," ujarnya di Rumah Transisi, Jalan Situbondo, Kamis, 25 September 2014. (Baca: Chatib: MK Tak Sarankan Pemerintah Bayar Lapindo)
Dia mengatakan pemerintahan presiden terpilih Joko Widodo akan melihat rekomendasi hasil audit terkait dengan penyebab lumpur Lapindo. "Kami akan lihat hasil audit soal lumpur Lapindo terlebih dahulu. Yang penting, negara hadir dulu, apakah nantinya akan dibebankan kepada perusahaan-perusahaan yang ada di sana, kami akan melihatnya nanti," ujarnya. (Baca: Menteri PU Minta Pemerintah Bayar Korban Lapindo)
Menurut Hasto, pemberian dana talangan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 yang diputuskan oleh pemerintahan saat ini akan menjadi pertimbangan Jokowi. "Masih bisa dimungkinkan dilakukan realokasi dalam APBN 2015. Kami bukan melihat penanganan lumpur lapindo semata-mata hanya persoalan PT Minarak Lapindo Jaya. Yang penting, negara hadir dahulu," tuturnya. (Baca: 3 Kali Batal, BPLS Pastikan Ketemu Menteri PU)
Sebelumnya, Badan Penanggulan Lumpur Sidoarjo (BPLS) mengusulkan sisa ganti rugi bencana lumpur Lapindo dibayar oleh pemerintah. Pembayaran akan menggunakan APBN.
Keputusan tersebut adalah hasil rapat koordinasi BPLS dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta Pemerintah Kota Sidoarjo. "Hasil putusan rapat ini akan segera saya laporkan dan usulkan ke Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono)," kata Djoko Kirmanto, Ketua Dewan Pengarah BPLS, saat ditemui di gedung Kementerian Pekerjaan Umum, Rabu, 24 September 2014.
